DPRD Sulbar Minta BPK Audit Dinas PU

Minggu, 11 September 2011 20:06 WIB

Mamuju (ANTARA News) - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, akan meminta kepada BPK untuk melakukan audit khusus pada dinas pekerjaan umum karena dinilai banyak program kegiatan dilaksanakan tak sesuai aturan.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Barat Harun di Mamuju, Minggu, mengatakan, pihak DPRD geram dengan ulah sejumlah SKPD lingkup Pemprov Sulbar yang mengerjakan program tanpa mengindahkan aturan-aturan yang berlaku.

Menurutnya, DPRD Sulbar akan mengirim surat ke BPK Perwakilan Sulbar untuk melakukan audit khusus kepada sejumlah SKPD yang melanggar aturan tersebut utamanya dinas PU.

"Teman-teman Komisi IV DPRD Sulbar sudah sepakat untuk mendesak kepada pimpinan dewan agar segera mengirimkan surat khusus ke BPK Perwakilan Sulbar untuk turun ke Sulbar gunamelakukan pemeriksaan atau audit khusus terhadap sejumlah SKPD khususnya dinas pekerjaan umum (PU),"kata dia.

Ia mengatakan, audit khusus pada dinas PU perlu dilakukan karena tempat ini merupakan dinas yang terkenal "basah" yang disinyalir terlalu banyak terjadi pelanggaran.

Harun mengemukakan, sejumlah laporan dan informasi yang diterima oleh DPRD di antaranya terkait adanya dana swakelola sebesar Rp 4 miliar untuk mengerjakan lansekap di depan Kantor Gubernur Sulbar di Rangas, Mamuju.

Selain itu, kata politisi Partai Amanat Nasional ini menyampaikan, adanya proyek yang telah ditenderkan di Kabupaten Polman tapi dikerjakan oleh perusahaan yang dokumennya cacat hukum.

"Bagaimana caranya perusahaan seperti itu bisa menang tender kalau dokumennya cacat hukum. Ini artinya ada keteledoran di dinas PU. Makanya, hal-hal seperti ini harus diaudit secara khusus," ungkapnya.

Harun menambahkan, pihaknya juga meminta kepada pimpinan DPRD agar selanjutnya mengevaluasi anggaran yang diperuntukkan bagi dinas PU yang selama selalu cukup besar dibandingkan SKPD yang lain.

"Kalau perlu diperkecil saja anggaran yang diperuntukkan ke dinas PU. Untuk apa diberikan anggaran yang besar kalau mereka tak mampu mengelolanya. Lebih baik kita arahkan saja anggaran itu ke SKPDyang lain agar anggarannya merata,"tegasnya.

Jika anggaran untuk dinas PU bisa diperkecil kata dia, maka dana itu bisa saja diarahkan dinas pertanian, perkebunan, perikanan.

"Anggaran untuk dinas PU diperkecil saja atau kita arahkan pada program konstituen DPRD untuk ditempatkan pada dinas-dinas yang lainnya,"jelas Harun. (T.KR-ACO/M027)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.