DPRD Makassar Soroti Pertamina Terkait SPBUN
Makassar (ANTARA News) - DPRD Makassar menyoroti distribusi solar yang disalurkan Pertamina Region VII Sulawesi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) Pelabuhan Paotere Makassar, Sulawesi Selatan.
Sorotan itu dilakukan karena distribusi BBM jenis solar ke nelayan sering kali terlambat hingga beberapa hari, membuat ratusan nelayan harus mencari alternatif lain untuk mendapatkan solar guna dipakai melaut.
"Memang kelangkaan solar ini sedang terjadi di beberapa daerah, tetapi sejauh ini wilayah Makassar belum kita dengar ada keluhan kelangkaan. Jika informasi keluhan itu benar, maka pihak Pertamina harus segera mengklarifikasi," kata Ketua Komisi B, DPRD Makassar, Irwan ST, di Makassar, Kamis.
Menurut dia, Pertamina harus menjelaskan kepada masyarakat terkait penyebab berkurangnya jatah solar kepada nelayan, dan jangan sampai ada pengalokasian yang seharusnya ke Makassar dipindahkan ke daerah lain.
"Tentunya itu akan merugikan para nelayan dalam mencari rezki. Penghasilan utama nelayan ada di laut mencari ikan, kalau tidak ada pendukung bisa rugi mereka," tegasnya.
Anggota DPRD lainnya dari Komisi C Bidang Pembangunan Muhammad Yunus menyatakan, pihak pertamina mestinya memperhatikan nelayan. Sebab, dari tingkat perekonomian rata-rata nelayan mengandalkan hidupnya di laut, kalau ketersediaan bahan bakar tidak ada ataupun kurang akan berakibat fatal bagi nelayan.
"Mestinya Pertamina memperhatikan itu, dan sedianya Pertamina memberikan bantuan sosial lainnya kepada masyarakat nelayan yang taraf hidupnya di bawa rata-rata," katanya.
Sebelumnya, ratusan nelayan di Pelabuhan Perahu Paotere Makassar mengeluhkan pasokan bahan bakar solar di SPBUN oleh Pertamina yang tidak optimal.
"Hanya 500 liter Pak pasokan yang masuk, terkadang dua hari baru masuk di SPBUN, padahal jumlah nelayan ribuan," kata Sudirman, salah seorang ketua kelompok nelayan di Makassar.
Ketua kelompok nelayan lainnya, Syamsuddin mengungkapkan, terkadang penyaluran dari Depo Pertamina Makassar hanya datang 2 - 3 kali seminggu, itupun dalam kapasitas terbatas sehingga tidak semua nelayan dapat menikmati solar.
"Setengah mati kita Pak kalau mau melaut, solar tidak ada, kalau mau ditunggu solar datang kapan melautnya," ucapnya.
Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) Provinsi Sulawesi Selatan mengharapkan peran pemerintah memberikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) khusus nelayan.
Bahkan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) HSNI Sulsel Busrah Abdullah, sebelumnya menemui Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, menjelaskan, subsidi BBM khusus merupakan salah satu bentuk peranan yang diharapkan dari pemerintah untuk memfasilitasi apa yang dibutuhkan nelayan terkait rencana pemerintah mencabut subsidi BBM.
Pihaknya khawatir, pencabutan subsidi BBM akan semakin membuat nelayan terpuruk dan merugi karena tidak seimbangnya biaya melaut dan hasil tangkapan. (T.PSO-282/F003)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
