Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menerima pengaduan dari Paguyuban Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) BPPT terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas dari integrasi lembaga negara itu ke BRIN.
"Pada pokoknya teman-teman mengadu tentang nasib mereka karena sampai saat ini belum ada kejelasan status kepegawaian," kata anggota Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, di Jakarta, Rabu.
Selain kejelasan status atau masa depannya, para pengadu juga mengadukan soal kontrak termasuk sosialisasi yang dinilai minim kepada pegawai atas kebijakan yang telah diambil.
Ia mengatakan yang datang ke Komnas HAM hari ini baru sebagian pegawai. Sebab masih ada ratusan pegawai lain yang juga bernasib sama akibat integrasi ke BRIN.
Komnas HAM akan segera merespons dengan meminta keterangan pada pihak terkait termasuk juga BRIN dan menanyakan perihal status kepegawaian. "Kami juga akan menanyakan solusi ratusan staf yang terdampak dari integrasi ini," ujar dia.
Sementara itu, Rudi salah seorang perwakilan Paguyuban PPNPT BPPT mengatakan di BPPT ada pegawai negeri sipil dan non PNS. Pada umumnya, pegawai yang terdampak itu telah mengabdi di atas lima tahun. Secara pribadi, ia mengaku telah bekerja selama 16 tahun di BPPT.
Secara garis besar ia mengatakan tidak menuntut banyak hal. Hanya saja di masa pandemi Covid-19 pegawai yang terdampak keberatan dengan pemutusan kontrak kerja. "Kami tidak menuntut pesangon, kami hanya menuntut diperkerjakan kembali," kata dia.
Berita Terkait
BMKG prakirakan sejumlah kota besar Indonesia cerah berawan pada Selasa
Selasa, 19 Maret 2024 8:16 Wib
Pemprov Sulbar prioritaskan sektor pertanian tumbuhkan perekonomian
Jumat, 8 Maret 2024 19:51 Wib
BRIN meneliti manfaat daun kelor untuk atasi stunting dan anemia
Jumat, 8 Maret 2024 9:25 Wib
BRIN dorong pemda lain mencontoh program Lorong Wisata Makassar
Jumat, 1 Maret 2024 10:27 Wib
BRIN membuka delapan skema pendanaan riset
Senin, 5 Februari 2024 16:02 Wib
BRIN: Kompetisi perebutan kursi pada Pemilu 2024 semakin menarik
Senin, 5 Februari 2024 15:46 Wib
Sulbar minta dukungan BRIN untuk meriset gula aren
Rabu, 13 Desember 2023 13:41 Wib
BRIN sarankan pemerintah perkuat perlindungan masyarakat terdampak perubahan iklim
Kamis, 23 November 2023 16:09 Wib