Makassar (ANTARA) - Sebanyak 22 perwakilan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dari sejumlah provinsi di wilayah timur dan tengah Indonesia sepakat memperkuat bidang pengelolaan data dan informasi melalui integrasi dan validasi data sebagai persiapan menghadapi Pemilu mendatang.
"Secara kelembagaan, data yang terintegrasi bisa menjadi pondasi yang kuat buat kita dalam melakukan pengawasan, pencegahan dan penanganan pelanggaran," kata Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.
Melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bidang data dan informasi di Makassar, kata Mardiana, pertemuan gelombang I itu bertujuan untuk memperkuat sinergi antarunit kerja Bawaslu, serta mendukung kerja pengawasan Pemilu lebih cepat, tepat, dan berbasis data akurat.
"Namun, data tidak hanya sebagai kekuatan, tetapi juga bisa melemahkan ketika kita tidak mampu memvalidasi dan mempertanggungjawabkan data-data sebagai informasi publik," tutur perempuan yang akrab disapa Ana ini.
Rakornas tersebut dihadiri Koordinator Divisi dan Kepala Bagian bidang data dan informasi dari Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota di 22 provinsi untuk gelombang I, seperti, Provinsi Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Bawaslu Sulsel yang menjadi tuan rumah.
Selain itu, Anggota Bawaslu RI Puadi, Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu La Bayoni, serta Koordinator Tenaga Ahli Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Bachtiar Baetal. Tema Rakornas 'Mewujudkan Bawaslu yang Berintegritas Melalui Dukungan Teknologi Informasi yang Terpercaya'
Anggota Bawaslu RI Puadi sebelumnya menekankan peran penting Divisi Data dan Informasi (DATIN) sebagai pusat pengelolaan data pengawasan Pemilu. Ia menjelaskan, fungsi DATIN tidak hanya berhenti pada pengumpulan data.
"DATIN bukan hanya menyajikan data, melainkan mampu mengolah data menjadi informasi, mengubah informasi menjadi pengetahuan, dan memanfaatkan pengetahuan itu sebagai dasar pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan akurat dalam pengawasan," ujarnya.
Oleh karena itu, DATIN harus menjadi simpul dari seluruh proses pengawasan yang menghubungkan seluruh basis data pengawasan, laporan masyarakat, hasil pengawasan lapangan, penanganan pelanggaran, hingga putusan sengketa.
"Dari sana kita akan memiliki big data (bank data) pengawasan pemilu yang bisa kita baca dan analisis secara real time (kekinian)," katanya menambahkan.
Pihaknya berharap kegiatan ini mampu membangun sistem informasi pengawasan yang solid, integratif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dukungan seluruh jajaran tingkat provinsi maupun kabupaten kota menjadi elemen penting mewujudkan pengawasan Pemilu lebih profesional dan berintegritas.
