Dirjen Perbendaharaan Ingatkan KPPN Percepat Pelayanan

Minggu, 25 Desember 2011 21:28 WIB

Mamuju (ANTARA News) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Abdul Rahman Ritonga mengingatkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Provinsi Sulawesi Barat, mempercepat pelayanan pencairan dana kepada satuan kerja minimal dilakukan pada hari pertama Januari 2012.

"Kami minta agar dua kantor KPPN di Sulbar yakni KPPN Majene dan KPPN Mamuju mempercepat pelayanan kepada Satker yang telah ditunjuk. Saya rasa pelayanan bisa dilakukan paling tidak mulai 2 Januari 2012," kata Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, Abdul Rachman Ritonga saat berada di Mamuju, Minggu.

Menurut dia, penekanan ini sesuai apa yang disampaikan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono saat penyerahan secara simbolis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN tahun anggaran 2012 di Istana Negara pada 20 Desember 2011 yang diterima para Gubernur se-Indonesia.

"Para kepala Satuan Kerja (Satker) selaku kuasa penggunaan anggaran yang telah bekerja keras menyelesaikan penyusunan Dipa patut diberikan apresiasi sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan tepat waktu," ujarnya.

Abdul Rachman Ritonga menuturkan, jika ada alokasi anggaran masuk ke provinsi lain maka pihaknya akan langsung melakukan revisi untuk mengembalikan ke daerah yang bersangkutan.

"Ada alokasi dana yang peruntukannya untuk daerah Sulbar masuk ke Sulsel. Kondisi seperti ini akan langsung kami atasi dengan cara mengembalikan ke wilayah Sulbar," ungkap dia.

Ia mengatakan, APBN tahun 2012 disusun berdasarkan perkembangan makro ekonomi terkini yang diharapkan mampu menumbuhkan perekonomian nasional hingga mencapai 6,5 persen.

Dengan percepatan pencairan dana ini, kata dia, maka kantor-kantor dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melayani kepentingan masyarakat dengan cepat.

"Hal tersebut seharusnya bisa dilakukan, mengingat penyerahan DIPA kepada seluruh kabupaten dan kota juga direalisasikan dengan cepat yakni pada akhir tahun anggaran 2011," tuturnya.

Percepatan pencairan dana ini, kata dia, juga merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi yang terus diupayakan terjadi di wilayah ini.

Ia menegaskan, dengan percepatan pencairan dana tersebut, seluruh kabupaten pun diminta untuk dapat merealisasikan program, minimal pelaksanaan lelang proyek pengadaan barang dan jasa ditargetkan bisa selesai pada Maret 2012.

"Jika pencairan dana sudah dilakukan sejak hari pertama tahun anggaran, maka seharusnya proses pelelangan proyek pun sudah bisa selesai pada Maret," ujarnya.

Abdul Rachman menambahkan, para SKPD harus memanfaatkan waktu secepat mungkin untuk melakukan pengurusan pencairan keuangan di KPPN yang ada di daerah ini.

"Proses pelayanan di KPPN saat ini terus kami tingkatkan dan bahkan bisa dilayani dalam waktu satu jam. Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam rangka optimalisasi pelayanan terhadap semua mitra kerja yang ada di daerah," ucapnya. (T.KR-ACO/F003)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.