DPRD Sulsel Kutuk Tragedi Bima dan Mesuji

Rabu, 28 Desember 2011 20:25 WIB

Makassar (ANTARA News) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan mengutuk aksi kekerasan yang dilakukan aparat Kepolisian dalam menangani aksi massa di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dan di Mesuji Lampung beberapa waktu lalu.

Pernyataan tersebut dikemukakan anggota DPRD Sulsel, Dan Pongtasik dan Adnan Purichta Ichsan saat menerima ratusan mahasiswa yang berunjukrasa menuntut penuntasan kasus Bima dan Mesuji, Lampung di Makassar, Rabu.

"Pihak polisi jangan membiasakan diri menodongkan mencong senjata kepada rakyat, karena senjata-senjata itu dibeli dari uang rakyat," kata Dan Pongtasik.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini juga meminta kepada aparat kepolisian di Sulsel untuk tidak meniru aksi kekerasan aparat yang terjadi di daerah lain seperti Bima dan Mesuji.

Pernyataan serupa dikemukakan Adnan Purichta yang meminta aparat kepolisian berhenti melakukan kekerasan dalam penanganan aksi unjuk rasa.

"Untuk kasus Bima dan Mesuji. DPRD Sulsel prihatin dan mendukung sepenuhnya kasus ini diprioritaskan. Kami meminta aparat kepolisian tidak lagi melakukan kriminalisasi," ucap politisi Partai Demokrat ini.

Mahasiswa yang bergabung dalam Front Rakyat Menggugat (Forgat) menuntut kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Bima, Mesuji, maupun yang terjadi di Makassar.

"Ini tahun pelanggaran HAM berat. Kami nobatkan 2011 sebagai tahun pelanggaran HAN berat," ucap koordinator lapangan saat berorasi, Awaluddin.

Para mahasiswa yang didominasi aktiis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) setempat juga mengingatkan kepada aparat kepolisian untuk tetap pada fungsinya, melindungi dan mengayomi masyarakat.

"Jangan meniru apa yang terjadi di Mesuji dan Bima," ucap salah seorang orator mengingatkan aparat kepolisian Sulsel.

Dalam pernyataan sikapnya, Forgat menuntut, hentikan pembantaian rakyat di Bima, cabut SK 188.45/35/004/2004, copot Bupati Bima, Kapolda NTB, dan Kapolri, Tolak UU Agraria dan UU Protap, serta tuntaskan kasus HAM.(T.pso-099/M019)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.