Jakarta (ANTARA) - DPR RI menyetujui Isma Yatun dan Haerul Saleh menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-18 masa persidangan IV tahun sidang 2021-2022.
Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin rapat paripurna menanyakan kepada perwakilan fraksi dan anggota DPR, apakah laporan Komisi XI DPR terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK RI periode 2022-2027 dapat disetujui.
Pertanyaan itu dijawab "setuju" oleh para anggota dewan dalam rapat yang digelar di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Puan selanjutnya memperkenalkan dua anggota BPK RI terpilih yakni Isma Yatun dan Haerul Saleh kepada para peserta sidang paripurna.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie dalam laporannya mengatakan terdapat 13 kandidat calon anggota BPK dan dua nama terpilih berdasarkan suara terbanyak.
Komisi XI telah melakukan serangkaian proses dalam rangka pemilihan anggota BPK, yaitu membuka pendaftaran calon anggota BPK dari tanggal 29 November-8 Desember 2021.
"Proses pemilihan calon dilakukan pada 18 Maret 2022 berdasarkan suara terbanyak dan dilakukan secara tertutup," katanya.
Dolfie menyebut Isma Yatun dan Haerul Saleh mendapat suara terbanyak dari total 56 suara. Isma Yatun mendapat 46 suara dan Haerul Saleh 37 suara.
Berita Terkait
Pemkot Makassar jadi yang pertama di Sulsel serahkan laporan keuangan ke BPK
Sabtu, 16 Maret 2024 1:47 Wib
KPU: Anggaran Sirekap akan dilaporkan dan diaudit oleh BPK
Sabtu, 24 Februari 2024 0:35 Wib
KPK memeriksa empat ASN Kemenhub terkait pengondisian audit BPK
Jumat, 23 Februari 2024 14:53 Wib
BPK serahkan dua LHP penghitungan kerugian negara kepada Jaksa Agung
Jumat, 2 Februari 2024 11:08 Wib
Penyidik KPK periksa Sekjen Kemenhub soal pengondisian temuan BPK
Senin, 22 Januari 2024 14:33 Wib
KPK ungkap dua tersangka baru dugaan korupsi DJKA dari ASN Kemenhub dan BPK
Senin, 22 Januari 2024 14:31 Wib
Pj Sekda Makassar segera menindaklanjuti LHPK rekomendasi BPK
Jumat, 19 Januari 2024 22:04 Wib
Kemenkumham Sulsel gandeng BPK-Kejaksaan sosialisasi budaya antikorupsi
Jumat, 19 Januari 2024 21:13 Wib