Majene Berencana Remajakan Perkebunan Kelapa

Selasa, 12 Juni 2012 21:06 WIB

Mamuju (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, berencana meremajakan komoditi kelapa dengan target seluas 150 hektare di tahun 2013 yang akan datang.

"Komoditi kelapa dalam dari tahun ke tahun semakin berkurang. Makanya, perlu segera dilakukan peremajaan sebelum populasinya semakin berkurang,"kata Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, H.Mukhtar Bello MM di Mamuju, Selasa,

Menurutnya, rencana peremajaan kelapa dalam di Kabupaten Majene untuk tahun anggaran 2013 telah diajukan ke pemerintah pusat.

"Usulan anggaran peremajaan kelapa dalam itu sesuai dengan apa yang diajukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Majene saat dilakukan penyusunan rencana program tahun 2013. Kebetulan untuk pengembangan kelapa dalam hanya diajukan dari Majene saja,"kata dia.

Muktar menyampaikan, biaya yang dibutuhkan untuk meremajakan kelapa dalam seluas 150 hektare ini diperkirakan akan menelan biaya sekitar Rp1,1 miliar.

"Anggaran peremajaan itu digunakan untuk persiapan pengadaan bibit kelapa dalam sehingga kita tentu berharap ada perhatian kebijakan anggaran dari pusat untuk kepentingan petani di daerah,"ungkapnya.

Ia menyampaikan, pola peremajaan kelapa dalam ini sudah sangat mendesak mengingat rata-rata sudah tidak produktif karena usia mencapai lebih 60 tahun.

"Kelapa dalam yang usia diatas 60 tahun sudah tidak produktif. Makanya, perlu dilakukan peremajaan sejak dini,"kata dia.

Jika pemerintah tidak melakukan peremajaan kelapa dalam kata dia, maka kelak daerah ini tidak akan mampu memproduksi minyak kelapa untuk menutupi kebutuhan masyarakat di Sulbar.

"Kita tidak menghendaki daerah yang memiliki potensi pengembangan kelapa dalam ini justeru hanya mengandalkan minyak impor dari luar daerah. Untuk itu program peremajaan kelapa dalam harus segera digalakkan seiring populasinya semakin berkurang,"pungkasnya. (T.KR-ACO/M009)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.