DPRD Sulsel Menolak Hibah Pabrik Coklat Gowa

Kamis, 28 Juni 2012 20:57 WIB

Makassar (ANTARA News) - DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan menolak menghibahkan pabrik pengolahan coklat di Kabupaten Gowa meskipun pabrik tersebut belum beroperasi sejak tiga tahun terakhir.

"Tidak ada itu hibah, meskipun sejauh ini kita tahu adanya proses hibah tapi harus melalui persetujuan dewan," kata anggota Komisi B DPRD Sulsel Mukhtar Tompo di Makassar, Kamis.

Ia menyatakan, pihaknya telah melayangkan surat ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel sekaitan dengan pengusulan hibah pabrik pengolahan coklat gowa namun belum ditanggapi.

"Sampai sekarang belum dijawab. Rencana kita segera memanggil Disperindang untuk menjelaskan persoalan ini ke kami, karena tidak mudah menghibahkan pabrik itu begitu saja karena mengunakan APBD," ungkapnya.

Selain itu, infrastuktur dan kesiapan lainnya dalam pengoperasian pabrik tersebut kata dia, belum sepenuhnya disanggupi pemerintah Gowa. Bahkan Gowa bukan termasuk daerah penghasil kakao seperti daerah lainnya di Sulsel.

"Ada kesalahan perencanaan sejak awal, dan setelah kami melakukan peninjauan kesana ternyata pabrik itu tidak jalan sama sekali dan hanya pada saat uji coba 2010 lalu. Tidak jelas ini, ada apa mau dihibahkan." tandasnya.

Sebelumnya, Plt Disperindag Sulsel Andi Murni Situru telah mengajukan hibah dengan menjelaskan ke DPRD terkait pelepasan pabrik Coklat untuk dikelola pemerintah Gowa. Namun hal tersebut ditolak mentah-mentah dewan.

Kadis Perindag Sulsel, Andi Murni menjelaskan, saat ini proses hibah sementara berjalan dan sudah ada persetujuan dari Kementerian Perdagangan.

"Sementara dalam proses hibah untuk diserahkan ke Gowa, selanjutnya Pemkab Gowa yang operasikan. Gowa sudah siap," paparnya.

Bahkan DPRD Sulsel terus menyoroti pabrik pengolahan coklat di Kabupaten Gowa, Sulsel, yang dinilai tidak efektif dan terkesan menghamburkan uang negara sekitar Rp17 miliar.

"Kalau tidak difungsikan mesin-mesin itu bisa jadi besi tua. Study kelayakan mengenai pabrik itu kami nilai tidak benar dan kenapa harus ditempatkan di Gowa yang bukan daerah penghasil coklat," tambah anggota DPRD Sulsel Buhari Kahar Mudzakkar.

Diketahui, anggaran yang digelontorkan untuk membangun pabrik itu cukup besar. Bantuan mesin dari Kementerian Dalam Negeri senilai Rp14 miliar kemudian ditambah Rp3 miliar untuk pembangunan dengan mengunakan APBD dengan total Rp17 miliar. (T.KR-DF/S006)