Mahasiswa Minta Majene Jadi Kota Pendidikan

Senin, 17 September 2012 17:28 WIB

Majene, Sulbar (ANTARA News) - Puluhan mahasiswa yang tergabung dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Senin (17/9) melakukan aksi unjuk rasa meminta Pemkab Majene memperjelas status daerah itu sebagai kota pendidikan.

Koordinator aksi, Suaib, mengatakan tujuan mahasiswa melakukan aksi untuk memperjelas status Majene sebagai kota pendidikan melalui beberapa indikator pendukung, baik infrastruktur, status hukum, maupun masalah pendanaan.

"Selama ini, Majene tidak telalu memperhatikan fasilitas pendidikan di tingkat SMP maupun SMA, namun hanya memusatkan perhatian pada tingka SD (Sekolah Dasar). Terkait status hukum, Majene belum memiliki Perda (Peraturan Daerah) terkait penempatan Majene sebagai kota pendidikan," tegasnya memaparkan.

Fasilitas pendidikan, seperti perpustakaan daerah juga terkesan dikesampingkan sebab belum ada bangunan khusus sebagai tempat siswa maupun mahasiswa mencari referensi buku.

Bahkan, hingga saat ini Perda tentang RTRW yang di dalamnya menyangkut pengaturan Majene sebagai kota pendidikan juga belum disahkan, padahal telah diajukan ke DPRD sejak satu tahun. katanya.

"Pengesahan RTRW ini membuat kami dan warga bingung sebab pihak DPRD dan Pemkab Majene saling melempar permasalahan. Seharusnya, dua pihak itu bisa segera mempercepat prosesnya sebab di daerah lain di Sulbar telah mengesahkannya menjadi Perda," tambah Firman, koordinator lapangan aksi tersebut.

Menanggapi permintaan mahasiswa, Bupati Majene, Kalma Katta mengatakan, ada beberapa mekanisme yang harus dipahami terkait pengelolaan pendidikan. Khusus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) itu dikelola swasta melalui yayasan, namun tetap diintervensi melalui dana pemerintah.

"Terkait SD hingga SMA, itu tanggungjawab Pemkab dan tidak ada yang dikesampingkan, sementara untuk perguruan tinggi itu menjadi tanggungjawab bersama antara pemkab, pemprov, dan pusat," jawabnya.

Dia melanjutkan, khusus untuk perpustakaan, sementara waktu ditempatkan di Kampus Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) sebagai kriteria penilaian proses penegeriannya yang akan ditinjau langsung oleh pemerintah pusat dan diupayakan 2013 akan dibangun perpustakaan tersendiri.

Terkait pengesahan RTRW, telah diajukan ke DPRD dan bulan ini akan disahkan sesuai hasil koordinasi DPRD dan dinas terkait. Paling tidak bisa diselesaikan bulan ini sebab sisa finalisasi dan Bupati berjanji meminta DPRD dan pihak eksekutif duduk bersama mempercepat penyelesaian.

"Sedangkan penegasan Majene sebagai kota pendidikan, itu juga menjadi beban Pemprov Sulbar dan pemerintah pusat sebab APBD dan PAD yang dimiliki Majene belum memadai," tutur Kalma.

Awalnya, aksi yang digelar tersebut tetap akan dilakukan dengan cara menduduki kantor Bupati Majene, namun setelah dilakukan negosiasi dan penandatanganan kesepakatan bersama antara Wakil Ketua DPRD, Bupati Majene, dan demonstran, akhirnya aksi tersebut bubar dengan tertib. (T.KR-AHN/S016)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.