RTLH di Sulbar Capai 240 Ribu Unit

Kamis, 1 November 2012 06:36 WIB

Mamuju (ANTARA News) - Rumah Tak Layak Huni (RTLH) di Sulawesi Barat, hingga sekarang ini mencapai sekitar 240 ribu unit tersebar pada lima kabupaten.

"Pertumbuhan RTLH di Sulbar ini cukup tinggi. Bertambahnya penduduk di daerah ini akan memicu meningkatnya RTLH hingga 2016, sehingga perlu dilakukan langkah antisipasi sejak dini,"kata Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Sulbar Mukaddam saat memberikan pemaparan pada acara pembinaan tekhnis verifikasi BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) di Mamuju, Rabu.

Menurut Mukkaddam, Cipta Karya selaku sekretarias pembantuan BSPS Kemenpera Deputi Peumahan Swadaya, tentu banyak berharap agar daerah ini bisa diberikan program skala prioritas untuk penuntasan RTLH.

"Jumlah RTLH di Sulbar masih cukup tinggi sehingga pemerintah pusat melalui Kemenpera dapat mewujudkan impina masyarakat miskin untuk diberikan bantuan rehab rumah atau program bedah rumah,"ujarnya.

Ia mengatakan, pemerintah provinsi tentu banyak berharap agar rumah-rumah miskin yang ada di Sulbar bisa tersentuh bantuan melalui dana stimulan yang disiapkan Kemenpera tahun 2013.

"Beberapa tahun terakhir ini jajaran Kemenpera telah banyak membantu membangun rumah tak layak huni baik skala rusak berat maupun rusak ringan. Jika memang tahun ini Kemenpera menyiapkan dana stumulan maka kita harap lima kabupaten di Sulbar tersentuh secara adil,"ujar Mukaddam.

Bahkan kata dia, provinsi Sulbar yang hanya berpenduduk 1,1 juta jiwa berkeinginan untuk mengusulkan sebagai daerah pilot percontohan bebas rumah tak layak huni bagi masyarakat miskin.

"Tahun depan pihak Kemenpera akan mengusahakan lebih banyak lagi rumah tak layak huni mendapatkan bantuan. Karena itu, kami akan menyiapkan data akurat lagi untuk menjadi bahan pertimbangan Kemenpera,"ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Lingkup Asisten Deputi Evaluasi Perumahan Swadaya Kemenpera, Ir. Priyo Puryanto, Dipl. Soc.Sci, menyampaikan telah merencanakan untuk mengalokasikan bantuan dana stimulan perumahan swadaya sebanyak 500.000 unit rumah tidak layak huni hingga 2013
"Ini masih pagu sementara. Kita harapkan alokasi bantuan stimulan perumahan swadaya itu ditingkatkan lagi guna memenuhi target peuntasan pembangunan rumah miskin menjadi layak huni.

Priyo mengatakan, kegiatan verifikasi BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman dalam menfasilitasiu BSPS tahun 2013.

Selain itu kata dia, juga diharapkan dapat meningkatkan dan menyamakan pemahaman pemerintah daerah tentang sistem penyelenggaraan BSPS tahun depan.

"Kegiatan ini juga akan ikut meningkatkan kemanpuan aparatur pemerintah daerah dalam menfasilitasi pelaksanaan BSPS di tahun 2013,"urai Priyo.

Priyo mengatakan, ada beberapa kriteria yang berhak menerima bantuan stimulan ini diantaranya WNI (Warga Negara Indonesia), berpenghasilan tetap atau tidak tetap, sudah berkeluarga, memiliki atau menguasai tanah, sudah memiliki rumah tetap tidak layak huni.

"Kriteria masyarakat miskin itu cukup jelas yakni memiliki rumah dengan berlantai dari bahan tanah, bambu, kayu murahan. Demikian juga jika rumah itu beratapkan dari rumbia, alang-alang genteng tanah murahan serta berdinding terbuat dari bambu, rumbia dan jenis kayu murahan,"papar Priyo. (T.KR-ACO/S016)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.