DPRD Makassar Sandera Pengesahan APBD Ingkari Rakyat

Senin, 9 September 2013 23:57 WIB

"Dengan menyandera pengesahan APBD, anggota DPRD kota Makassar secara langsung telah menunda kesempatan masyarakat menikmati pembangunan, bahkan tindakan ini telah berkontribusi memiskinkan masyarakat kita," tegasnya di Makassar menanggapi mulurnya p

Makassar (ANTARA Sulsel) - Ketua Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi Selatan, Syamsuddin Alimsyah, menyebut anggota DPRD Kota Makassar yang menyandera pengesahan APBD Perubahan 2013 berarti telah secara nyata menunda kesempatan masyarakat menikmati pembangunan.

"Dengan menyandera pengesahan APBD, anggota DPRD kota Makassar secara langsung telah menunda kesempatan masyarakat menikmati pembangunan, bahkan tindakan ini telah berkontribusi memiskinkan masyarakat kita," tegasnya di Makassar menanggapi mulurnya penetapan APBD-P Makassar, Senin.

Ia mengatakan, penundaan pengesahan APBD-P itu diyakininya sarat akan kepentingan politik sehingga dianggap telah merugikan masyarakat. Apalagi ada banyak kegiatan yang akan dibiayai pemerintah dalam merealisasikan sejumlah programnya.

Syamsuddin juga mengaku dengan menunda pembahasan APBD, maka kepentingan masyarakat ikut tertunda karena tidak boleh ada pembangunan sebelum APBD diketuk.

"Bayangkan misalnya jika ada penganggaran gizi buruk, bantuan perbaikan kesehatan anak serta anggaran perbaikan fasilitas publik lainnya yang butuh penanganan cepat, namun harus tertunda karena kelakuan anggota DPRD itu," jelasnya.

Menurutnya, masyarakat harus tahu siapa anggtoa DPRD sekarang yang menyandera kepentingan rakyat seperti ini untuk segera dicek dalam daftar calon legislatif tetap (DCT) karena kalau orang itu atau anggota dewan tersebut kembali terbukti tidak pro rakyat maka berdosa kalau dipilih kembali.

Syamsuddin bahkan mencurigai adanya kepentingan-kepentingan politik tertentu yang dibangun oleh beberapa legislator jelang peilihan kepala daerah (Pilkada) Makassar.

"Ini kesempatan terakhir anggota DPRD membahas APBD, jadi memang rawan sekali terjadi transaksi-transaksi politik. Makanya selain pemberian penalti, pemerintah pusat juga perlu memberikan teguran keras dengan memberikan pengurangan terhadap fasilitas pejabat anggota DPRD. Makanya harus ditelusuri anggota dewan yang secara langsung terlibat dalam pembahasan ini ," lanjutnya.

Kepala Bappeda Kota Makassar, Syahrir Sappaile mengakui tertundanya sejumlah program pembangunan akibat terhambatnya pengesahan APBD Perubahan.

"Yang pertama dampaknya APBD Pokok 2014 dipastikan molor, kedua program pembangunan yang sudah dialokasikan pada anggaran perubahan tersebut pasti tidak akan berjalan sebelum ketuk palu. Misalnya saja ada program perbaikan fasilitas publik, pasti itu terhambat," ujarnya.

Syahrir Sappaile mengaku telah beberapa kali melakukan komunikasi dengan DPRD Makassar, namun alasannya para wakil rakyat tersebut mengaku sibuk.

"Padahal kita sudah menyerahkan semua naskah yang dibutuhkan, namun kami tidak tahu kenapa ini terus tertunda. Makanya kami sekali lagi sangat berharap untuk segera dipercepat pembahasannya," jelasnya. T Susilo

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.