Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama BPJS Kesehatan menggelar forum komunikasi pemangku kepentingan lingkup pemerintah daerah setempat dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
"Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka peningkatan koordinasi dan optimalisasi Program JKN-KIS, khususnya terkait cakupan kepesertaan," kata Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris di Mamuju, Selasa.
Pada pertemuan itu, ia menyampaikan terima kasih atas penyampaian BPJS Kesehatan terkait dengan progres program tersebut di Sulbar yang semakin baik dan menggembirakan.
Pemprov Sulbar mencatat beberapa poin yang menjadi perhatian dan harus ditindaklanjuti, seperti persentase kepesertaan yang dinilai masih harus ditingkatkan.
"Termasuk memberikan perhatian untuk meningkatkan mutu layanan dan sekaligus memastikan daerah harus memiliki tanggung jawab yang kuat agar seluruh warga terkaver," kata dia.
Deputi Direksi Wilayah IX Sulselbar BPJS Kesehatan Yessi Kumalasari mengatakan forum komunikasi itu agenda rutin dua kali dalam setahun.
Pada kegiatan itu, pihak BPJS Kesehatan melaporkan kepada Pemerintah Provinsi Sulbar atas seluruh sinergi dan kolaborasi antara BPJS dan pemangku kepentingan terkait dari aspek kepesertaan dan iuran, terutama layanan kesehatan.
"Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah provinsi sepanjang 2023. Harapan kami, tentu di 2024 yang sudah baik dipertahankan," kata dia.
Ia mengharapkan perlunya daerah setempat mengejar ketertinggalan terkait dengan kepesertaan program tersebut.
"Harapan kami, pada 2024 Pemprov Sulbar dapat mengejar ketertinggalan dari sisi kepesertaan, dan yang belum 100 persen cakupannya, yaitu Kabupaten Pasangkayu," kata dia.
