Pembangunan Mesti Dilaksanakan Partisipatif

Kamis, 22 Mei 2014 09:06 WIB

"Jangan seperti orde baru terjadi sentralisme kekuasaan kemiskinan sangat dirasakan masyarakat kita duluan merdeka dari Malaysia namun jutru bangsa ini menjadi TKI di Malaysia," katanya

Mamuju (ANTARA Sulbar) - Aktifis pada masa reformasi mengatakan, pembangunan di jaman reformasi mesti dilaksanakan partisifatif dengan melibatkan masyarakat secara penuh dalam setiap pengambilan keputusan pembangunan.

"Pembangunan hanya akan kelihatan demokratis dan akan maju kalau dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat secara penuh dalam setiap pengambilan keputusan pembangunan, dengan menerapkan sistem pembangunan partisipatif," kata mantan aktivis reformasi 1998 Makassar, Muh Yahya Hanafi,S.Sos pada acara dialog publik peringatan 16 tahun reformasi di Mamuju, Kamis.

Acara dialog peringatan reformasi di Mamuju diikuti puluhan aktivis mahasiswa melibatkan sejumlah organisasi mahasiswa, organisasi kampus, LSM dan media

Ia mengatakan, pemerintah jangan otoriter seperti di zaman orde baru dalam mengambil keputusan tanpa melibatkan masyarakat, sehingga akhirnya mereka tidak dapat terlibat dan mengambil bagian dalam pembangunan.

Menurut dia, selama zaman reformasi masyarakat belum begitu dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan padahal semestinya mereka harus aktif merasakan pembangunan,

"Money politik terjadi di Pemilu, yang tercium tapi tidak kelihatan, terjadi karena masyarakat tidak terlibat lansung dalam pembangunan, mereka hanya menerima duit tanpa berpartisipasi dalam pembangunan politik transaksional seperti ini akan sangat merusak kedepannya," ka tanya.

Ia mengatakan, dewasa ini reformasi belum tuntas karena hanya menjatuhkan soeharto dan banyak persoalan bangsa yang belum diselesaikan sehingga kami menawarkan konsep partisipatif seperti yang ada pada gerakan masyarakat di negara Filipina.

"Bangsa ini mesti dibangun partisipatif semua kebijakan mesti diambil secara partisipatif disegala bidang dan dalam hal apapun, seluruh daerah mesti dibuatkan pula solidaritas antara Provinsi mesti bekerjasama membangun bangsa ini kedepan satu sama lain mesti saling berhubungan untuk membangun bangsa," katanya.

Pemimpin juga lanjutnya mesti lahir yang memiliki terobosan membangun bangsa mencegah disintgrasi, yang punya kepedulian membangun bangsa.

"Jangan seperti orde baru terjadi sentralisme kekuasaan kemiskinan sangat dirasakan masyarakat kita duluan merdeka dari Malaysia namun jutru bangsa ini menjadi TKI di Malaysia," katanya. M Taufik

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.