Jakarta (ANTARA) - Di era kepemimpinan nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berkomitmen untuk mencapai keberlanjutan dalam pelayanan kesehatan menjadi salah satu fokus utama.
Realita pelayanan kesehatan sebelum adanya transformasi kesehatan di Indonesia, pasien di rumah sakit harus menjalani antrean yang sangat panjang untuk operasi penyakit katastropik, seperti penyakit jantung.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan ada sekitar 50 ribu anak dengan penyakit jantung bawaan tidak tertangani dengan waktu tunggu 4-12 bulan untuk antre operasi jantung.
Selain itu, ada perubahan pola penyakit dalam dekade 2009-2019 dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular, di mana penyakit jantung dan stroke menduduki posisi tertinggi yang menyebabkan tingginya pembiayaan.
Pemerintah berupaya memastikan setiap lapisan masyarakat mendapatkan akses yang adil dan merata terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, melalui peningkatan sarana dan prasarana kesehatan untuk menciptakan sistem kesehatan yang inklusif.
Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan peningkatan akses dan mutu layanan sekunder dan tersier. Upaya yang dilakukan dengan membangun rumah sakit di kawasan timur Indonesia, jejaring dengan enam layanan unggulan, hingga kemitraan dengan World's Top Healthcare Centers.
Pembangunan RS
Dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan secara merata, Kemenkes di era transisi saat ini telah melaksanakan ragam pembangunan rumah sakit vertikal di Ambon, Kupang, Papua, Surabaya, Makassar, Ibu Kota Nusantara (IKN), serta Riau.
Hingga 2024, terdapat tujuh RS vertikal yang direalisasikan, berupa pembangunan RS khusus yang melayani masalah katastropik, seperti kanker, jantung, stroke dan uro nefrologi (KJSU).
Pembangunan rumah sakit katastropik dilakukan di tiga tempat, yaitu Surabaya, Makassar dan Riau. Rumah sakit didesain untuk dapat memberikan layanan komprehensif untuk penyakit katastropik secara paripurna, yaitu meliputi diagnostik, terapetik, dan rehabilitatif.
Layanan tersier dan komprehensif dimaksudkan agar rumah sakit dapat memberikan layanan tindakan dan manajemen kasus yang tersulit yang belum dapat dilaksanakan oleh rumah sakit umum.
Rumah sakit ini akan dibangun menjadi rumah sakit dengan kelas A, berikut fasilitas yang lengkap terkait pelayanan unggulan penyakit kanker, jantung, stroke dan uro nefrologi.
Skema penganggaran multiyears untuk dua rumah sakit, yaitu RS Surabaya dan RS Makassar sudah dalam proses pembangunan, dan satu rumah sakit, yaitu RS Riau dalam tahap perencanaan konstruksi.
Untuk RS UPT Vertikal Surabaya, kontrak dilakukan multiyears dari tahun 2022-2024. Sampai 30 Juni 2024 progres pembangunan RS UPT Vertikal Surabaya mencapai 90,24 persen rampung.
Rumah sakit yang dibangun di Surabaya ini menyediakan 775 tempat tidur yang mampu melakukan pelayanan spesialis jantung, stroke dan kanker. Lokasi pembangunan berada di Jalan Indrapura Nomor 17 Kemayoran, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya.
RS ini telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada awal September 2024 dan siap melayani pasien tidak hanya yang berdomisili di Surabaya, tetapi juga menerima rujukan dari daerah lain, khususnya wilayah timur Indonesia.
Skema pendanaan multiyears juga diterapkan di RS UPT Vertikal Makassar. Kontrak kerja bergulir selama kurun 2022-2024. Sampai dengan 30 Juni 2024, progres pembangunan RS UPT Vertikal Makassar mencapai 86,98 persen rampung.
Pembangunan RS Makassar menjadi rumah sakit kelas A yang mampu memberikan pelayanan penyakit katastropik dengan jumlah tempat tidur 768 unit di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kelurahan Maccini Sumbala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
Saat ini, RS tersebut telah selesai pembangunannya dan telah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 6 September 2024.
Selanjutnya, adalah RS UPT Vertikal Riau yang berada pada lahan 10 hektare dengan luas bangunan 51.000 meter persegi. Secara umum, pembangunan fisik rumah sakit itu diarahkan memenuhi kriteria kelas A berkapasitas tempat tidur 400 unit.
Sampai dengan semester 1 tahun 2024 belum dilakukan pembangunan, karena masih dalam tahap perencanaan konstruksi.
Selain pembangunan rumah sakit, pemerintah juga membangun gedung khusus untuk layanan kesehatan ibu dan anak di RSUP dr Sarjito Yogyakarta, RSUP Persahabatan Jakarta, RSUP Kanker Dharmais Jakarta, dan RSUP Ngoerah Bali.
Pemerataan
Pemerataan fasilitas kesehatan di wilayah timur Indonesia merupakan isu krusial yang mendesak untuk diperhatikan.
Dengan letak geografis yang seringkali terisolasi, masyarakat di pelosok timur Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengakses layanan kesehatan yang memadai.
Ketidaksetaraan ini berpotensi memperburuk kondisi kesehatan masyarakat, menambah beban ekonomi, dan memperlebar kesenjangan sosial.
Janji politik Prabowo-Gibran membahas pentingnya distribusi fasilitas kesehatan yang lebih merata, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan semua warga negara, tanpa terkecuali, dapat menikmati hak atas kesehatan yang layak.
Sebagai bentuk keberlanjutan program, pemerintah telah membangun tiga RS Vertikal di wilayah Ambon di Provinsi Maluku, Kupang di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Jayapura di Provinsi Papua.
RS UPT Vertikal di wilayah timur ini bertujuan menyediakan layanan kesehatan dasar dan rujukan yang komprehensif, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terutama untuk penanganan rujukan tersier.
Pembangunan rumah sakit ini diharapkan memperkuat daerah dan desa sebagai pusat pertumbuhan, meningkatkan kualitas hidup, serta meningkatkan pelayanan kesehatan dan fasilitas pendidikan kesehatan di sekitarnya.
Pertama, RSUP dr. J. Leimena Ambon di Jalan R. Suprapto Nomor 123, Rumah Tiga, Kota Ambon, Maluku, dilaksanakan 2018-2019 dengan klasifikasi kelas B, tempat tidur sebanyak 237 unit.
Biaya pembangunan dan penyediaan alat kesehatan di rumah sakit tersebut sebesar Rp16,86 miliar dan sejak Mei 2020 sampai saat ini, RS itu sudah beroperasi.
Berikutnya, adalah RSUP dr. Ben Mboi Kupang yang pembangunannya dimulai sejak Desember 2020 hingga Desember 2022 dengan anggaran sebesar Rp42,42 miliar.
Rumah sakit yang dibangun pada lahan seluas 18 hektare dan luas bangunan 35.288 meter persegi kelas B itu menyediakan tempat tidur 210 unit dan sudah beroperasi sejak 22 Desember 2022.
Terakhir, adalah RS UPT Vertikal Papua yang dimulai sejak September 2023 di Kampus Uncen Abepura, Jalan Raya Sentani, Abepura, Kota Baru, Distrik Abepura, Kota Jayapura, senilai Rp732,15 miliar dengan kontrak multiyears dari 2022-2024 dan direncanakan selesai pada tahun ini.
Rumah sakit ini direncanakan menjadi rumah sakit kelas B yang dapat melakukan pelayanan KJSU dengan jumlah tempat tidur 237 unit. Sampai dengan 29 Juni 2024, progres pembangunan RS UPT Vertikal Papua mencapai 62,81 persen rampung.
Sebagai tambahan, Kemenkes juga membangun RS di IKN, Provinsi Kalimantan Timur di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan luas lahan 18.509,48 meter persegi.
Kontrak dilakukan secara multiyears dari 2022-2024 dan sampai akhir Juli 2024. Progres pembangunan rumah sakit tersebut telah mencapai 66,76 persen rampung.
RS Vertikal Kemenkes di IKN direncanakan dapat beroperasi dan difungsikan untuk mendukung pelayanan gawat darurat, sebagian rawat jalan, laboratorium, radiologi, dan utilitas.
RS IKN juga diproyeksikan sebagai rumah sakit kelas A yang dapat melakukan pelayanan penyakit jantung, stroke dan uro-nefrologi, dengan kapasitas tempat tidur 112 unit.
Berita Terkait
Dinkes Sulbar menindaklanjuti program Kemenkes soal pembinaan wilayah
Sabtu, 30 November 2024 1:40 Wib
RS PIP Makassar dan BPJS Kesehatan Makassar kerjasama tingkatkan layanan
Jumat, 29 November 2024 16:46 Wib
Dinkes Sulbar siapkan layanan kesehatan darurat TPS Pilkada 2024
Rabu, 27 November 2024 6:57 Wib
RSUD Regional Sulbar kembangkan aplikasi kesehatan digital
Senin, 25 November 2024 14:46 Wib
YBM PLN tingkatkan kesehatan ibu dan anak di Pulau Liukang Loe Bulukumba
Minggu, 24 November 2024 15:55 Wib
Pemprov Sulbar membangun posko kesehatan pilkada
Sabtu, 23 November 2024 22:43 Wib
RSUD Sulbar menjalani rekredensialing oleh BPJS Kesehatan
Sabtu, 23 November 2024 17:58 Wib
PPN 12 persen berdampak pada kesehatan APBN dan daya beli masyarakat
Senin, 18 November 2024 13:14 Wib