Warga Diminta Laporkan Pungli ke DPRD Makassar
"Keluhan-keluhan dari warga itu memang selalu terdengar, hanya saja belum ada yang berani datang langsung ke DPRD melaporkannya dan kalau memang ada pelanggaran seperti pungli pastikan pada unit kerja apa yang melakukannya," ujar Ketua Fraksi Partai
Makassar (ANTARA Sulsel) - DPRD Makassar meminta warga agar berani melaporkan segala tindak pungutan liar pada unit kerja Pemerintah Kota Makassar agar segera dilakukan tindakan terhadap penyimpangan dalam pelayanan.
"Keluhan-keluhan dari warga itu memang selalu terdengar, hanya saja belum ada yang berani datang langsung ke DPRD melaporkannya dan kalau memang ada pelanggaran seperti pungli pastikan pada unit kerja apa yang melakukannya," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat, Abdi Asmara di Makassar, Kamis.
Ia mengatakan, pengaduan langsung ke Pemkot Makassar ataupun ke DPRD Makassar menjadi salah satu alasan untuk meminimalkan adanya praktek pelanggaran dalam hal ini pungli.
"Untuk membuktikan ada pungli ataukah tidak, maka warga harus mengadukan ke kami dan saya pastikan kami akan panggil dinas terkait yang melakukannya," tegasnya.
Tetapi sebelum pengaduan dilakukan, dia memberikan pesan kepada warga untuk memperjelas bentuk pungutan liar itu dan pada unit kerja apa yang melakukannya.
Pihaknya akan mengambil suatu tindakan jika memang terbukti pengaduan masyarakat dan selanjutnya diberikan rekomendasi kepada wali kota untuk ditindaklanjuti unit kerjanya tersebut.
"Jika ada maka suruh warga mengadukan ke kami, meskipun tanpa alat kelengkapan dewan kita bisa memanggil SKPD untuk mempertanyakan itu," terang Abdi.
Sementara Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Irwan menegaskan, warga yang merasa dipungut tidak sesuai dengan aturan maka harus berani melapor ke Wali Kota Makassar dan DPRD Makassar.
Tanpa ada keberanian melapor, maka kasus seperti ini akan tetap terpelihara dan sulit dibongkar. Praktek itu juga diduga hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu saja.
"Adukan ke DPRD atau ke Pak Wali Kota, apalagi nomor pak Wali Kota katanya tidak pernah mati, jadi laporkan saja, bisa disikapi itu. Kita juga menunggu aduan, ini jalan untuk membongkar praktik pungutan yang ada," ujar Irwan.
Terkait kejadian di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Irwan mengatakan, potensi pungli memang terbuka lebar. Apalagi, anggaran yang dikelola tergolong besar.
"Uang besar di sana sehingga peluang untuk pungli juga besar, boleh jadi sistemnya yang berpengaruh sehingga peluang pungli besar," bebernya. Nurul H
Pewarta : Muh Hasanuddin
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
