Makassar (ANTARA) - Menteri Hukum dan HAM 2004-2007 Hamid Awaludin dan Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Windiyatno, memberikan pembekalan kepada pegawai Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (DJP Sulselbartra) untuk dapat memaksimalkan pencapaian penerimaan pajak 2025.
Hamid Awaluddin dalam keterangannya di Makassar, Sabtu, memaparkan tantangan utama dalam dunia perpajakan, yakni rendahnya kesadaran masyarakat dan kompleksitas administrasi.
"Kita sering terjebak dalam persepsi bahwa pajak adalah beban. Padahal, seharusnya ia dilihat sebagai ‘ongkos cerewet’—kontribusi kita untuk mengkritik dan memastikan pemerintah bekerja dengan benar," jelasnya.
Ia mencontohkan negara-negara Skandinavia, dimana tingkat kebahagiaan masyarakat justru tinggi meski tarif pajaknya besar.
"Masyarakat sana tidak protes karena mereka melihat hasil pajaknya. Transparansi dan akuntabilitas adalah kuncinya. Kita harus meniru itu," ujarnya.
Prof Hamid juga menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam pelayanan pajak.
"Jika ada wajib pajak yang kelebihan bayar, segera proses pengembaliannya. Ini membangun trust. Jangan sampai mereka merasa diperas, tapi dilayani," katanya.
Sementara Pangdam Mayjen TNI Windiyatno dalam momentum tersebut menekankan pentingnya prinsip kepemimpinan yang relevan bagi aparatur pajak. Menurutnya, pemimpin sejati adalah yang turun langsung, memahami dinamika tim, dan memberikan solusi di saat sulit.
"Pemimpin tidak boleh eksklusif. Ia harus berada di tengah anak buah, menjadi teladan dalam pola pikir dan tindakan serta rela berkorban untuk tujuan yang lebih besar," ujar Windiyatno.
Ia juga menyampaikan pentingnya kejujuran dan kerja tim yang solid. Artinya, dalam tim yang kuat, tidak ada ruang untuk saling menjatuhkan. Yang ada adalah saling menguatkan, berbagi informasi dan bersama-sama mencari solusi.
Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) Heri Kuswanto, mengatakan pembekalan ini merupakan bagian dari upaya pihaknya dalam menjalin sinergi dan memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi strategis di wilayah Kanwil DJP Sulselbartra.
Khususnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak di bidang penerimaan negara, pengawasan kepatuhan perpajakan, serta
penegakan hukum perpajakan.
Ia mengatakan, pembekalan ini menegaskan komitmen Kanwil DJP Sulselbartra dalam mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kepemimpinan yang transformatif, pelayanan yang humanis, dan tata kelola yang akuntabel.
“Dengan semangat kedisiplinan ala militer, kita harus mampu membangun budaya kerja yang tangguh, terutama dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak dan penegakan hukum perpajakan," ujar Heri Kuswanto.
