Wakil Wali Kota Makassar dan Jemaat Pniel bahas kepemilikan Gereja Toraja

Kamis, 7 Agustus 2025 22:26 WIB

Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham bersama para jemaat Gereja Toraja di Makassar, Kamis (7/8/2025). ANTARA/HO-Humas Pemkot Makassar

Makassar (ANTARA) - Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham bersama Majelis Jemaat Pniel Perumnas, Klasis Makassar Tengah Wilayah IV atau jemaat Gereja Toraja membahas pengalihan legalitas kepemilikan Gereja Toraja.

Wakil Wali Kota Aliyah Mustika menyebut Pemerintah Kota Makassar, Sulsel akan melihat proses pengalihan tersebut secara administratif dan terlebih dahulu mengecek sejauh mana perkembangan dokumen yang telah diajukan.

"Tentu kami akan mengikuti seluruh ketentuan serta regulasi yang berlaku,” ujarnya Ilham saat menerima kunjungan Majelis Gereja Jemaat Pniel Perumnas di Makassar, Kamis.

Kunjungan tersebut bertujuan menyampaikan harapan dan permohonan bantuan kepada Pemerintah Kota Makassar terkait proses balik nama atas dua bidang tanah yang saat ini masih atas nama pribadi warga jemaat, agar dapat dialihkan atas nama Gereja Toraja sebagai badan hukum yang sah.

Pihak gereja menekankan pentingnya pengalihan legalitas ini guna memperkuat landasan hukum kepemilikan aset rumah ibadah dan menunjang keberlangsungan pelayanan umat di wilayah tersebut.

Dalam audiensi ini, turut hadir sejumlah pejabat teknis terkait untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.

Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar Sri Susilawati menyampaikan proses pengalihan hak atas tanah harus melalui tahapan-tahapan administrasi, termasuk pemenuhan kewajiban yang belum diselesaikan.

"Ada beberapa kewajiban yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kami sarankan pihak gereja melakukan pengecekan dokumen dan melengkapi persyaratan yang diperlukan,” kata dia.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar Andi Asminullah menyarankan pihak gereja untuk mengajukan permohonan resmi kepada Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin.

Hal ini karena dalam peraturan wali kota terdapat ketentuan mengenai relaksasi dan prioritas pembebasan pajak untuk rumah ibadah.

Audiensi ini juga turut dihadiri Haeruddin selaku Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Moh Syarief sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Nielma Palamba sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja.

Dari pihak Majelis Gereja Jemaat Pniel Perumnas, hadir Pendeta Ayub Pamewa, Ketua Majelis Gereja Pendeta Elifas Bunga, Ketua Komisi Sarana dan Prasarana Pendeta Adrianus Sapan Datu, Wakil Sekretaris Pendeta Anthonius Paluruan, Ketua Komisi Keuangan Pendeta Yulius Anthon, Ketua PKBGT.

Audiensi ini mencerminkan semangat kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar dan komunitas keagamaan dalam memastikan keberlangsungan pelayanan dan perlindungan aset rumah ibadah secara legal dan berkelanjutan.