Makassar (ANTARA) - Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan Ansyar mengatakan keberadaan kurang lebih 500 organisasi masyarakat (ormas) di wilayahnya menjadi bukti adanya jaminan kebebasan berserikat di daerah itu.
Ansyar di Makassar, Rabu (27/8), menyebutkan jumlah organisasi kemasyarakatan di Sulsel lebih banyak dibandingkan Pulau Jawa yang hanya sekitar 400 sedangkan jumlah penduduknya lebih besar dari Sulawesi Selatan.
"Ini tandanya bahwa, Sulawesi Selatan ini (ruang) kebebasan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat terpenuhi atau sudah terlayani dengan baik," katanya pada sarasehan bertajuk Penguatan Kebebasan Masyarakat Sipil untuk Berkumpul, Berekspresi, Berserikat, dan Berpendapat yang digelar Kemenko Polkam.
Ia berharap sarasehan ini menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat kebebasan sipil sekaligus menjaga ketertiban dan keamanan nasional.
"Bisa memberikan saran perbaikan serta pembangunan dan dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat," harapnya.
Asisten Deputi Koordinasi Ormas Kemenko Polkam, Brigjen TNI Arudji Anwar, mengatakan kebebasan sipil untuk berserikat, berkumpul, dan bersuara adalah bagian dari indeks demokrasi Indonesia.
"Untuk itu, kebebasan ini harus diimplementasikan dengan baik agar indeks demokrasi kita terus meningkat,” sebutnya.
Arudji menegaskan bahwa demokrasi Indonesia bukanlah tiruan dari sistem Barat, melainkan demokrasi yang berakar pada nilai-nilai Pancasila.
"Yaitu value yang mengedepankan gotong royong, tata Krama, rasa kemanusiaan, toleransi serta musyawarah mufakat. Nilai inilah yang kita sepakat sebagai nilai demokrasi khas Indonesia," ujarnya.
Sarasehan menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga, yakni Universitas Padjadjaran, Universitas Hasanuddin, serta Komnas HAM.
Prof R. Widya Setiabudi Sumadinata dari Universitas Padjadjaran menekankan pentingnya penguatan hak-hak sipil yang sejalan dengan demokrasi, sekaligus menyeimbangkannya dengan kebutuhan menjaga keamanan nasional.
Ia menyoroti beberapa aspek utama, antara lain partisipasi publik yang lebih luas dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, kesempatan masyarakat untuk mengakses serta menyebarkan informasi, hingga pentingnya menciptakan ruang publik yang sehat sebagaimana digambarkan Jurgen Habermas.
Penguatan kebebasan sipil juga dipandang sebagai sarana untuk menekan praktik ketidaktransparanan, memberantas korupsi, dan mengatasi impunitas.
Sementara itu, Prof Sukri dari Universitas Hasanuddin menekankan perlunya memperjelas arah pengembangan demokrasi dan sistem politik yang sesuai dengan kondisi objektif masyarakat serta amanah konstitusi.
Ia menilai pendidikan politik menjadi kunci agar masyarakat bersikap lebih cerdas dan rasional dalam berdemokrasi, termasuk saat menghadapi pemilihan umum. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya menghindari politisasi institusi negara agar demokrasi tetap berjalan secara sehat.
