DPRD Sulsel agendakan RDP polemik PSEL di Tamalanrea

Rabu, 10 Juni 2026 09:15 WIB

Anggota DPRD Sulsel Mahmud saat menyampaikan pernyataannya merespons tuntutan Gerakan Rakyat Menolak (GERAM) menolak PSEL di wilayah Tamalanrea di depan Kantor sementara DPRD Sulsel, Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (9/6/2026). ANTARA/Darwin Fatir.

Makassar (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Mahmud turut menolak kehadiran proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) atau PLTSa dengan mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) antara masyarakat, pihak konsorsium maupun Pemprov Sulsel.

"Sebagai anggota DPRD Sulsel dari Dapil Tamalanrea, saya di sini terpilih karena bapak ibu sekalian, maka secara tegas menolak pembangunan PLTSA di dekat rumah warga," paparnya merespons tuntutan Gerakan Rakyat Menolak (GERAM) PSEL di Makassar, Sulawesi Selatan Selasa.

Selain itu, dalam waktu dekat, pihak komisi terkait mengagendakan RDP guna mengetahui dan menelaah polemik penolakan PSEL tersebut termasuk meminta penjelasan dari konsorsium pelaksana yakni PT Shanghai SUS Environment Co. Ltd dan PT Grand Puri Indonesia.

"Nanti kami atur untuk pertemuan RDP-nya, Sebab, kami sebagai perwakilan saja dan nanti komisinya ada yang membidangi lingkungan. InsyaAllah saya kawal masalah ini sampai tuntas demi masyarakat," papanya menekankan.

Sebelumnya, puluhan warga mengatasnamakan GERAM PSEL mendatangi Kantor sementara DPRD Sulsel di Jalan Andi Pangeran Pettarani menolak dengan tegas proyek PSEL itu dibangun di pemukiman warga.

Warga tersebut kebanyakan dari Kampung Mulabaru, Tama’lalang, dan Perumahan Alamanda yang diduga akan terdampak langsung dari kehadiran proyek PSEL tersebut.

Proyek ini akan dibangun di Kawasan Kecamatan Tamalanrea Makassar setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaminkan, tanpa melihat gejolak masyarakat setempat, sebab ini adalah proyek strategis nasional (PSN).

Proyek PSEL di Tamalanrea bakal digarap perusahaan asal China yaitu SUS Shanghai Holding Limited bersama konsorsium Shanghai SUS Environment Co. Ltd dan PT Grand Puri Indonesia.

Perwakilan GERAM, Akbar mengungkapkan bila proyek PSEL dipaksakan maka kerusakan lingkungan tidak dapat dihindari. Mayoritas masyarakat secara menolak menolak pembangunan itu di wilayahnya, namun demikian pada dasarnya tidak kebijakan pemerintah, hanya saja lokasi dipindahkan.

Selain menggelar aksi di depan Kantor sementara DPRD Sulsel, para demonstran turut menyampaikan aspirasi di depan Kantor Balai Kota Makassar dengan tuntutan sama menolak pembangunan PSEL di wilayah mereka. Dalam aksi itu sempat terjadi ketegangan dengan oknum pro konsorsium tersebut.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.