DPRD minta Wali Kota Makassar pedomani aturan

Rabu, 18 November 2015 05:04 WIB

"Satu tahun lebih pemerintahan wali kota ini ada begitu banyak kebijakan...

Makassar (ANTARA Sulsel) - Sejumlah Legislator DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan meminta kepada Pemerintah Kota khususnya Wali Kota setempat agar memedomani aturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengeluarkan kebijakan.

"Satu tahun lebih pemerintahan wali kota ini ada begitu banyak kebijakan yang dikeluarkan dan justru menimbulkan polemik. Bahkan mayoritas fraksi dan anggota dewan menolak kebijakan-kebijakan yang berpolemik," ujar Legislator Demokrat Basdir di Makssar, Selasa.

Dia mengatakan, tahun penganggaran baru akan segera masuk dan tidak lama lagi sudah akan disusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanjar Daerah (APBD) 2016.

Jelang pembahasan, legislator fraksi Demokrat Kota Makassar itu mengingatkan kepada pemerintah khususnya Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto agar tidak menyertakan program atau pun kebijakan yang berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Bahkan, menurut dia, jauh lebih penting setiap program pemerintah harus bertujuan untuk memenuhi kepentingan masyarakat secara luas dan dengan berpedoman pada aturan yang berlaku.

"Kan ada banyak kebijakan yang dikeluarkan wali kota tanpa mengacu pada perundang-undangan yang berlaku atau aturan lainnya. Ini adalah pemerintahan dan bukan perusahaan milik perseorangan," katanya.

Basdir melontarkan pernyataannya mengacu pada sejumlah pengalaman belakangan ini. Sebelumnya wali kota menganggarkan dan mengeluarkan kebijakan yang kemudian menimbulkan pro-kontra.

Kebijakan itu antara lain pembentukan Komisi Pengendali dan Percepatan Program Strategis (KP3S) yang kemudian digugat secara hukum oleh pejabat bawahan wali kota. Adapun kebijakan lain berupa pembentukan tim pendamping juga mendapat sorotan banyak pihak.

Basdir mengungkapkan bahwa setiap kebijakan pemerintah seharusnya diterbitkan setelah melewati perencanaan dan pertimbangan yang matang. Menyesuaikannya dengan aturan yang berlaku akan menghindarkannya dari dampak hukum di kemudian hari.

"Apalagi kalau kebijakan itu kemudian dianulir pemerintah yang lebih tinggi. Tentu akan mencoreng wibawa Pemkot. Kami di DPRD khsususnya fraksi Demokrat akan selalu mengawal dan mendorong hal ini," jelasnya.

Hal serupa diungkapkan Legislator fraksi Hanura Makassar, Mustagfir Sabry yang juga mengimbau pemerintah kota agar lebih jeli menentukan alokasi anggaran.

Anggaran, terutama untuk belanja, harus berdasarkan skala prioritas bersama. Dia mewanti-wanti adanya kesan `bagi-bagi kue antara sejumlah pemangku kepentingan.

"Jangan ada yang disebut anggaran DPRD, anggaran Pemkot. Semua harus dipadukan untuk kesejahteraan masyarakat," kata dia.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.