Legislator DPRD Makassar pantau langsung "war room"

Senin, 11 Januari 2016 20:59 WIB

"Selama ini kami di dewan hanya mengetahui ada proyek `war room...

Makassar (ANTARA Sulsel) - Sejumlah anggota DPRD Makassar memantau langsung ruang kendali atau "war room" yang dibangun Pemerintah Kota sejak 2015 dan memakan anggaran besar dalam pembangunannya.

"Selama ini kami di dewan hanya mengetahui ada proyek `war room` yang dibangun oleh pemerintah kota dan ini bagian dari program smart city," ujar Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar Abdul Wahab Tahir di Makassar, Senin.

Saat dirinya bersama belasan legislator DPRD Makassar lainnya mengunjungi ruangan yang terletak di lantai 10 menara Balaikota itu, dengan berbagai fasilitasnya serta cara kerjanya membuat takjub para legislator.

Wahab mengaku jika dirinya bersama legislator lainnya akan membantu secara maksimal dalam bantuan penganggaran yang diusulkan oleh pemerintah kota dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

"Kami di dewan akan membantu penuh penganggaran yang diusulkan oleh pemerintah kota dalam menyempurnakan `war room` ini dan ternyata ini adalah bagian dari smart city," katanya.

Sementara itu Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan jika ruang kendali atau "war room" akan menjadi pusat data di Indonesia Timur.

"Insya Allah, kita sudah merancangnya dan membangun semua jaringannya. Nantinya, `war room` ini akan menjadi pusat data di Indonesia Timur," ujarnya.

Dia mengatakan, war room atau Makassar Operating Room ini terletak di lantai 10 menara Balaikota dengan berbagai fasilitas seperti monitor utama yang berukuran 21 x 7 x 46 inch.

Bukan cuma itu terdapat tayangan closed circuit television (CCTV) di 59 titik di kota Makassar secara langsung, termasuk tiga diantaranya CCTV infra merah yang memiliki kemampuan mendeteksi logam dan panas.

Aplikasi lainnya, yakni tracking sosial media yang mampu memantau seluruh percakapan publik tentang kota Makassar, aplikasi pemantau cuaca, termasuk aplikasi T-Drive yang mampu memantau seluruh pergerakan seluruh mobil layanan publik milik Pemkot Makassar.

"Inilah era baru cara kerja pemerintah dalam memberikan layanan terbaik untuk masyarakatnya. Semua model keputusan penting yang diambil harus berbasis data," katanya.

Sedangkan yang menjadi tantangannya, SKPD harus menyiapkan database digital dengan membentuk tim informasi teknologi (IT), termasuk juga data dari seluruh kecamatan, harus selalu terbarukan sehingga grafiknya terlihat secara langsung.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.