
Dinsos bina RTSM kelola e-Warung

"Program e-Warung sudah jalan cuma baru satu. Kita akan tambah sekitar 48 e-Warung...
Makassar (ANTARA Sulsel) - Dinas Sosial Kota Makassar melakukan pembinaan terhadap kepala Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) atau Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) untuk mengelolah Kelompok Usaha Bersama (Kube) e-Warung.
Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Mukhtar Tahir di Makassar, Selasa, mengatakan saat ini program e-Warung telah berjalan hanya saja masih minim sehingga pihaknya berupaya keras untuk menambah jumlah e-Warung yang tersebar di Kita Makassar.
"Program e-Warung sudah jalan cuma baru satu. Kita akan tambah sekitar 48 e-Warung, nantinya juga akan tersebar di seluruh kecamatan," katanya saat membuka kegiatan pengembangan dan pemantapan RTSM.
Dia menjelaskan bahwa kelebihan e-Warung tersebut untuk membantu masyarakat kurang mampu karna e-warung menyediakan kebutuhan sehari-sehari denga harga di bawah dari harga pasaran.
Bukan cuma itu, dengan adanya program e-Warung ini, masyarakat juga bisa melakukan transaksi atau pembelanjaan dengan cara gesek tanpa transaksi tunai.
"Ini sangat membantu masyarakat, harga di e-Warung di bawah dari harga pasaran. Masyarakat juga tinggal gesek ATMnya di e-warung," jelasnya.
Dia menyebutkan, program tersebut juga untuk menghindari pencalonan atau pungutan liar karna bantuan tersebut langsung ke masyarakat melalui rekening para penerima manfaat program tersebut.
"Cara ini mampu menghindari parcaloan atau pungutan liar karna bantuan itu langsung masuk ke rekening," ucapnya.
Selain itu, Mukhtar mengungkapkan ada tiga dimensi terkait kemiskinan sebagai masalah sosial, yaitu kemiskinan dipicu oleh keterbatasan kualitas sumber daya manusia disebabkan oleh rendahnya kesadaran bersekolah khususnya perdesaan, tidak terjaganya ataupun tidak berkembangnya kearifan dan pengetahuan lokal, maupun pola hidup yang tidak sehat.
Kedua, keterbatasan infrastruktur, seperti fasilitas air bersih, jalan perdesaan dan irigasi, jaringan listrik, maupun pemukiman yang layak menjadi indikatornya.
Sedangkan hambatan lainnya seperti ekonomi, kurangnya diversifikasi keahlian, ketiadaan modal, ketidaklancaran arus barang karena minimnya infrastruktur dan kewirausahaan yang tidak berkembang.
Pewarta : Muh Hasanuddin
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
