Cinderamata Anggota DPRD Sidrap Ditiadakan
Sidrap, Sulsel (ANTARA Sulsel) - Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan (Sulsel), tidak akan menyediakan anggaran khusus pembelian cinderamata bagi 30 anggota DPRD Sidrap yang sebentar lagi akan mengakhiri masa tugasnya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Dearah (BPKD) Sidrap, H Abd Majid. di kantornya, Selasa, telah memastikan soal tidak adanya anggaran yang tersedia untuk membiayai cinderemata itu.
"Anggaran cinderamata anggota DPRD Sidrap memang pernah diwacanakan. Tapi itu dulu. Setelah semuanya diteliti, ternyata kita susah mengalokasikan anggaran untuk membeli cinderamata bagi 30 anggota DPRD Sidrap itu. Terlebih lagi alokasi soal cinderamata anggota DPRD Sidrap memang tidak ada dalam APBD kita," ujar Majid.
Selain tidak menyediakan anggaran khusus untuk pos pembelian kenang-kenangan kepada 30 anggota DPRD aktif, Majid juga mengatakan jika alokasi anggaran untuk pakaian seragam anggota DPRD terpilih terbilang standar.
Artinya, kata Majid, pakaian seragam 30 anggota DPRD Sidrap terpilih yang akan dilantik 28 September nanti hanya bersifat biasa-biasa saja.
Sementara itu, Direktur Eksekutif LSM Formak, Karim yang dihubungi secara terpisah mengatakan, ia sangat mendukung langkah eksekutif untuk tidak menganggarkan pemeberian cinderamata bagi anggota dewan yang akan mengakhiri masa dinasnya.
Menurut Karim, berdasarkan penilaian secara kasat mata sejumlah elemen didaerah ini, keberhasilan anggota legislatif yang lalu dinilai biasa-biasa saja dan tidak ada yang istimewa, sehingga sangatlah pantas jika mereka tidak mendapatkan terima kasih dalam bentuk cinderamata.
Salah seorang anggota DPRD Sidrap yang enggan disebut namanya mengaku kecewa dengan sikap Pemkab Sidrap tersebut.
Menurutnya, 30 anggota DPRD Sidrap yang bertugas selama lima tahun ini sejatinya perlu diberikan perhatian khusus.
"Saya kira pembatasan itu hanya berlaku di Sidrap saja, toh di daerah-daerah lainnya mereka semuanya disediakan cinderamata sebagai ucapan terima kasih atas pengabdiannya," katanya.
(T.PSO-098/A023)
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
