Makassar (Antara Sulsel) - Pemerintah Kota Makassar mengajak PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk agar menyalurkan dana tanggung jawab sosial (corporate social responcibility/CSR) tepat sasaran sesuai dengan program pemkot yakni pengembangan ekonomi warga.
"Kita berharap program CSR dari perusahaan-perusahaan seperti BNI bisa lebih sesuai dengan program pemerintah kota seperti program kita yang `Kaki Limata`," ujar Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di Makassar, Selasa.
Ia mengatakan, program "Kaki Limata" adalah salah satu programnya dalam mempercepat pembangunan ekonomi khususnya pada sektor menengah ke bawah.
Dengan program kaki limata ini, ratusan pedagang dibeberapa wilayah Makassar ini sepakat untuk direlokasi kemudian dipindahkan ke tempat yang telah disiapkan pemerintah kota.
Hanya saja, kata wali kota, program ini adalah program yang mengatur pedagang kaki lima agar lebih tertib dan disertai dengan fasilitas-fasilitas penunjang serta pembiayaan.
"Kita ada program Kaki Limata dan kita siapkan untuk warga atau pedagang yang mau direlokasi. Kita siapkan gerobak modern, jadi para pedagang hanya masuk saja berjualan tanpa membawa gerobak lagi," jelasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,5 miliar untuk pengadaan 300 lapak "Kaki Limata" yang diperuntukkan bagi pedagang kaki lima (PKL).
"Kami akan tempatkan lapak Kaki Limata ini di lima titik yang sudah ditetapkan Pemkot Makassar," ujar Danny -- sapaan akrab Ramdhan Pomanto.
Dia mengatakan, program pengadaan 300 lapak Kaki Limata yang menggunakan hidrolik itu akan dianggarkan melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Para pedagang kaki lima yang akan mengisi lapak tersebut adalah yang bersedia untuk direlokasi dari tempat berjualannya, dan PKL yang setuju direlokasi akan mendapatkan lapak tersebut.
"Hanya yang bersedia direlokasi yang akan mendapatkan tempat di lapak Kaki Limata ini. Kemudahan untuk pengembangan usahanya, pasti kita bantu seperti mencarikannya pinjaman dengan bunga rendah," katanya.
