Mamuju (Antara Sulbar) - Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sulawesi Barat mengutuk kekerasan yang dilakukan aparat militer Myanmar terhadap Muslim Rohingya.
"Tragedi yang menimpa Muslim Rohingya di negara Myanmar adalah kejahatan kemanusiaan yang dilakukan aparat militer negara itu," kata Sekretaris DPW PKB Sulbar Muh Yahya Hanafi di Mamuju, Senin.
Ia mengatakan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi mesti bertanggung jawab atas aksi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan aparat militer negara itu.
"Nobel Perdamaian yang diberikan kepada Aung San Suu Kyi harus dicabut karena melakukan pembiaran terhadap aksi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan militer Myanmar," katanya.
Menurut dia, pemerintah Indonesia harus terus mendesak agar Myanmar segera menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya.
"Aksi kekerasan yang sudah menimbulkan banyak korban jiwa di pihak etnis Rohingya harus segera dihentikan, pemerintah Indonesia mesti bersikap dan harus mendesak agar itu dihentikan," katanya.
Ia menyebut kekerasan terhadap etnis Muslim Rohingya merupakan genosida dan pelakunya harus segera diseret ke pengadilan internasional.
Berita Terkait
Kesbangpol Sulbar mengantisipasi potensi kerawanan jelang Idul Fitri
Jumat, 29 Maret 2024 18:46 Wib
Sulbar siapkan regulasi jasa konstruksi untuk keselamatan pekerja
Jumat, 29 Maret 2024 18:44 Wib
DPRD dan Pemprov Sulbar matangkan Ranperda RTRW
Jumat, 29 Maret 2024 18:35 Wib
Bawaslu Sulbar memperkuat pemahaman regulasi hadapi PHPU
Kamis, 28 Maret 2024 23:26 Wib
Bawaslu Sulbar mengevaluasi pelaksanaan pemilu
Kamis, 28 Maret 2024 2:24 Wib
DPRD Sulbar menyusun Ranperda kemudahan berinvestasi
Kamis, 28 Maret 2024 2:23 Wib
Sinergisitas pemprov dan DPRD menghasilkan 24 penghargaan untuk Sulbar
Rabu, 27 Maret 2024 20:42 Wib
Bawaslu Sulbar meningkatkan kapasitas pengawas hadapi pilkada serentak
Rabu, 27 Maret 2024 1:48 Wib