Pengamat : program kredit tanpa bunga NH-Azis sulit

Selasa, 20 Februari 2018 20:05 WIB

Sepertinya sulit untuk menemukan kreditur yang ingin memberikan bantuan modal tanpa bunga. Bahkan saat ini masyarakat juga enggan meminjam modal, karena tingginya bunga kredit yang harus dibayarkan

Makassar (Antaranews Sulsel) - Program kredit produktif tanpa bunga yang akan dijalankan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz) dinilai pengamat ekonomi akan sulit merealisasikan itu.

"Sepertinya sulit untuk menemukan kreditur yang ingin memberikan bantuan modal tanpa bunga. Bahkan saat ini masyarakat juga enggan meminjam modal, karena tingginya bunga kredit yang harus dibayarkan," sebut pengamat ekonomi asal UMI Makassar, Prof Dr Nasir Hamzah, di Makassar, Selasa.

Selain itu, kata dia, permodalan bagi petani dan nelayan di Indonesia, khususnya di Sulsel kini masih menjadi persoalan.

Skema kredit khusus, memang harus dibentuk. Skema itu berfokus untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat, ujarnya.

Untuk kredit khusus Nasir menyakini, dapat dilakukan dengan memberikan bantuan modal menggunakan mekanisme tanggung "Renteng" atau tanggung jawab para debitur baik bersama-sama, perseorangan, maupun khusus salah seorang di antara mereka untuk menanggung pembayaran seluruh utang.

Lantas bagaimana bila terjadinya perselisihan dalam sistem ini sehingga yang terjadi pengembangan usaha tidak jalan dari masyarakat. Bahkan bisa saja ada yang terhenti karena sudah tidak punya modal, dan tidak berani melakukan kredit konvensional karena bunga tinggi, itu yang menjadi soal.

Kendati demikian, lanjutnya, masih ada mekanisme `joint and several liability` dapat dijembatani oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Kelompok Petani hingga nelayan sebagai penanggungjawabnya.

"Bisa dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha," ulas Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia (UMI) ini.

Sebelumnya, pasangan ini mengagas program yakni kredit produktif tanpa bunga bagi petani dan nelayan. Program itu diyakini dapat mengatasi ketimpangan ekonomi di Sulsel dari waktu ke waktu terus melebar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulsel yang diukur oleh gini ratio menembus diangka 0,429.

Gini ratio Sulsel melampaui angka nasional sebesar 0,391 dan tercatat yang kedua tertinggi di Indonesia. Sehingga dibutuhkan skema khusus untuk memacu pertumbuhan perekonomian di Sulsel secara merata dan berkeadilan.

Nurdin mengemukakan program kredit produktif tanpa bunga merupakan satu dari sekian banyak program ekonomi kerakyatan. Pengembangan sektor produktif meliputi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Hal ini kemudian dijadikanatensi agar dapat menekan angka kesenjangan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program kredit produktif tanpa bunga digagas dengan memanfaatkan peran bank daerah untuk menyalurkan kredit khusus.

"Kalau saya terpilih jadi gubernur, saya akan siapkan yang namanya kredit kesejahteraan. Tidak ada bunganya," ucap Nurdin kini menjabat Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) ini.

Mantan Ketua PSSI tersebut menyatakan meski kredit untuk petani kini sudah disiapkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), tetapi bunga yang ditetapkan masih dianggap memberatkan.

"Mungkin bunganya tahun lalu 9 persen, tahun ini ditargetkan sampai 7 persen. Kalau kami mempimpin Sulsel, kami akan upayakan bunganya jadi 0 persen," kata Ketua Koordinator Bidang Pratama DPP Golkar itu.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.