#TATA KELOLA KEUANGAN

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) menggelar pertemuan strategis dengan DPRD Sulsel untuk membahas berbagai hal serta ...

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mengajukan dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) strategis terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) danPajak Daerah dan Retribusi ...

Universitas Hasanuddin mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan selama 17 tahun secara beruntun sejak 2009. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menghadiri kegiatan Stakeholder’s Day Tahun 2026 yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi ...

Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, menggandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memitigasi potensi pelanggaran persaingan usaha pada sektor ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kemenkum Sulbar) mengikuti secara virtual Rapat Pendalaman Proses Bisnis Realisasi Belanja Bantuan Hukum sebagai bagian dari upaya penguatan ...

Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan menargetkan 1.000 sertifikat aset rampung hingga akhir 2026, untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya sengketa lahan dengan masyarakat. Wali Kota ...

Pemprov Sulawesi Selatan menegaskan komitmen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah khususnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2025 oleh ...

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulbar Hidayat Yasin menekankan pentingnya percepatan penyerapan anggaran sebagai langkah strategis dalam mendukung optimalisasi kinerja organisasi. ...

Program pemberdayaan ekonomi perempuan di sektor kakao di Sulawesi Selatanmelalui 423 Kelompok Simpan Pinjam Desa (Village Savings and Loan Association/VSLA) dapat mengelola dana lebih dari ...