#TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Pemerintah Kota Makassar berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, atas Laporan Keuangan ...

Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi Universitas Muslim Indonesia (UMI) Fahri Bachmid menanggapi usulan hak angket DPRD Kabupaten Gowa terhadap Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang yang tengah ...

Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, mengatakan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi acuan untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan pemerintahan daerah. Jufri Rahman ...

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim menegaskan bahwa proses pengharmonisasian rancangan peraturan daerah merupakan langkah penting untuk memastikan setiap produk ...

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mengajukan dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) strategis terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) danPajak Daerah dan Retribusi ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat kembali menunjukkan capaian positif dalam Penilaian Kinerja Organisasi Kantor Wilayah Periode Triwulan I Tahun 2026. Berdasarkan hasil evaluasi yang ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menghadiri kegiatan Stakeholder’s Day Tahun 2026 yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi ...

Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Munafri Arifuddin menyatakan sinergi antara pemerintah kota dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Komisi ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menggelar rapat dalam rangka pemenuhan data Permintaan Daftar Inventarisasi Permasalahan di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulbar, Senin. Kegiatan ...

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana menegaakanbahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di daerah itu harus menjadi penggerak dalam menghidupkan asas ...