#UJI FORMIL

Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (26/11) telah memutuskan bahwa Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum ...

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diingatkan agar melakukan pemilihan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai kaidah dan perundang-undangan yang berlaku. Direktur Eksekutif Pusat ...

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Prof Zainal Arifin Mochtar mengaku kecewa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian Undang-Undang 19 Tahun 2019 tentang Komisi ...

Ahli sekaligus Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof.Zainal Arifin Mochtar memaparkan sejumlah permasalahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ...

Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Apratur Sipil Negara (ASN) akan berpengaruh besar pada independesinya dalam ...

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pengujian formil Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ...

Undang-undang No. 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU Komisi Pemberantasan Korupsi telah genap berlaku selama satu tahun. Kementerian Hukum dan HAM resmi mencatat revisi UU KPK ke lembaran negara ...

Pengamat hukum tata negara Universitas Jember Dr Bayu Dwi Anggono menyarankan agar Presiden Joko Widodo harus membuka ruang dialog dengan berbagai elemen terkait dengan UU Omnibus Law Cipta Kerja. ...

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Zainal Arifin Mochtar mengatakan uji materi ke Mahkamah Konstitus (MK) merupakan alat yang pas dilakukan jika masyarakat keberatan ...

Indonesia Corruption Watch (ICW mempertanyakan sanksi ringan yang dijatuhkan majelis etik Dewan Pengawas (Dewas) kepada Ketua KPK Firli Bahuri. "Putusan Dewan Pengawas KPK yang telah ...