Makassar (ANTARA Sulsel) - Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo meminta semua pihak untuk mengendalikan diri terkait kisruh akibat konflik antara pihak Kerajaan Gowa dengan Pemerintah Kabupaten Gowa.
"Kami berharap semua pihak bisa mengendalikan diri, dan kembali masuk kepada aturan adat, aturan hukum, aturan agama, dan aturan budaya," kata Syahrul yang ditemui di Makassar, Selasa.
Menurut Gubernur Sulsel itu, antara aturan yang satu dengan aturan yang lain apabila dilandasi dengan niat baik, pasti akan bisa selesai dengan baik.
"Mungkin dua-duanya punya niat untuk menyelamatkan kebesaran Kerajaan Gowa, agar Salokoa, mahkota yang ada tetap terjaga, tetap dikeramatkan. Bukan menjadi sesembahan dan tetap punya wibawa," katanya lagi.
Pihaknya, kata dia pula, tidak ingin berkomentar terlalu jauh terkait konflik tersebut.
"Karena saya pikir masih dalam penanganan-penanganan daerah, komunikasi yang terjadi masih dalam tataran pemerintahan," ujarnya lagi.
Syahrul menilai ada kesalahan komunikasi di antara kedua belah pihak, dan keduanya bertujuan baik.
"Oleh karena itu harus bisa duduk bersama, pemerintah daerah harus bisa mengendalikan," kata dia pula.
Gubernur berharap konflik ini tidak melebar ke daerah lain.
"Pelan-pelan saya kira bisa selesai," kata Gubernur Syahrul Yasin Limpo mengharapkan.
Berita Terkait
PJ Gubernur Sulsel: Pisang cavendish di dua kabupaten Sulsel telah berbuah
Minggu, 28 April 2024 15:35 Wib
Eksponen pejuang mengapresiasi kinerja Penjabat Gubernur Sulbar
Minggu, 28 April 2024 12:37 Wib
Pj Gubernur dorong PHRI manfaatkan IKN untuk kemajuan ekonomi Sulsel
Sabtu, 27 April 2024 21:22 Wib
Anies Baswedan belum pikirkan rencana maju Pilkada DKI Jakarta 2024
Sabtu, 27 April 2024 14:29 Wib
PKS membuka peluang usung Ahmad Syaikhu maju Pilkada DKI Jakarta
Sabtu, 27 April 2024 10:29 Wib
DPRD Sulsel:Terobosan Pj Gubernur mampu tekan biaya distribusi
Kamis, 25 April 2024 14:01 Wib
Mendagri tunjuk Sadli le jadi Plh Gubernur Maluku isi kevakuman
Kamis, 25 April 2024 13:46 Wib
Pj Gubernur Sulsel melantik 89 pejabat administrator dan 77 pengawas
Rabu, 24 April 2024 20:28 Wib