Makassar (ANTARA Sulsel) - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo mengatakan tim bersama Pemprov Sulsel dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah turun untuk mengkaji Peraturan Daerah (Perda) Lembaga Adat Daerah (LAD) yang memicu terjadinya konflik antara Pemkab Gowa dengan Keluarga Kerajaan Gowa.
"Mendagri buat tim bersama-sama kita, jadi ndak ada nyerah-nyerahin begitu (menyerahkan kewenangan pembatalan Perda LAD)," kata Syahrul di Makassar, Selasa.
Syahrul mengatakan untuk mengubah sebuah Perda, termasuk Perda LAD harus melalui serangkaian proses.
"Ada judicial review, legislatif review, dan ada eksekutif review," imbuhnya.
Komunikasi dengan Kemendagri sebagai pihak yang melakukan eksekutif review, kata Syahrul, juga sudah dilakukan.
"Siapa bilang tidak? (komunikasi dengan Kemendagri), tapi saya dalam posisi yang sulit mengungkapkan itu karena nanti dipikir macam-macam," kata Syahrul.
Gubernur berargumen bahwa apabila Perda mengalami perubahan, namun tidak disetujui oleh Kemendagri, nantinya harus berubah kembali.
"Oleh karena itu, ada prosesnya," imbuhnya.
Ia menjelaskan bahwa Perda dapat diubah karena tiga hal. Pertama karena adanya cacat dalam proses penyusunan perda tersebut, termasuk ada atau tidaknya naskah akademik.
Kedua, terkait ada atau tidaknya konsultasi publik, dan konsultasi ke lembaga yang lebih tinggi. Ketiga, Perda tersebut tidak bertentangan dengan norma umum.
"Kalau ini semua ada, lalu mau diubah, maka ada prosesnya.Proses ini sudah kita lakukan, cuma tidak dipublikasi," kata dia.
Berita Terkait
Ekspor Sulsel Maret 2024 capai Rp190 juta dolar AS, meningkat 40 persen
Kamis, 2 Mei 2024 20:43 Wib
Turis Malaysia mendominasi kunjungan wisatawan ke Sulsel pada Maret 2024
Kamis, 2 Mei 2024 20:43 Wib
Peringatan Hardiknas tingkat Provinsi Sulawesi Selatan bertabur penghargaan
Kamis, 2 Mei 2024 20:09 Wib
Tiga parpol berkomunikasi bahas koalisi hadapi 24 Pilkada di Sulsel
Kamis, 2 Mei 2024 19:55 Wib
Pansus DPRD Sulsel terus matangkan Raperda Kesehatan Ibu dan anak
Kamis, 2 Mei 2024 18:27 Wib
DPRD Sulsel berharap KPUD dan Bawaslu jalankan pilkada secara transparan
Kamis, 2 Mei 2024 18:25 Wib
BPS : inflasi Sulsel per April 2024 lebih rendah dari nasional
Kamis, 2 Mei 2024 15:59 Wib
Kemenkumham Sulsel sosialisasikan KI kepada pelajar lewat RUKI Bergerak "Goes to School"
Kamis, 2 Mei 2024 15:56 Wib