Wagub Sulsel berharap tidak ada lagi diskriminasi pelayanan BPJS Kesehatan
Selasa, 11 Juni 2019 16:16 WIB
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman saat menerima rombongan BPJS Kesehatan di Makassar, Selasa, (11/6/2019). (ANTARA FOTO/HO/Humas Pemprov Sulsel)
Makassar (ANTARA) - Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman berharap tidak ada lagi diskriminasi pelayanan di BPJS Kesehatan dengan adanya bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan.
Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di Makassar, Selasa, juga meminta BPJS Kesehatan untuk memastikan data jumlah peserta di kabupaten/kota yang berstatus aktif sehingga nantinya bantuan yang diberikan Pemprov Sulsel dapat tepat sasaran.
"Saya berharap BPJS Kesehatan menjangkau masyarakat sesuai dengan klaster yang telah ditentukan sehingga masyarakat paling bawah dapat maksimal menerima pelayanan BPJS Kesehatan," katanya saat menerima kunjungan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sulselbartramal dr Donni Hendrawan MPH di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel hari ini.
Pertemuan itu untuk merealisasikan program bantuan kesehatan gratis bagi masyarakat yang belum terlindungi oleh BPJS Kesehatan.
Menurut Wagub, saat ini masih banyak masyarakat yang merasa terdiskriminasi dan tidak memperoleh jaminan sosial. "Di lapangan masih banyak yang terdiskriminasi, seperti pegawai di perusahaan yang seharusnya sudah dilindungi, ini malah sengaja diabaikan, misalnya perusahaan tidak menyetorkan preminya. Data-data semacam inilah yang perlu disisir lagi," katanya.
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sulselbartramal dr Donni Hendrawan mengatakan kunjungan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas program jaminan sosial yang dikelola oleh dua lembaga yaitu BPJS Kesehatan dan Pemerintah. "Kunjungan ini merupakan silatuhrahim dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan," ujarnya.
Kunjungan ini, kata Donni, merupakan upaya meningkatkan kualitas program jaminan sosial yang dikelola oleh dua lembaga, dimana dibutuhkan sinergi yang kuat antara BPJS dan Pemerintah, khususnya dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mengoptimalkan implementasi program jaminan sosial.
Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di Makassar, Selasa, juga meminta BPJS Kesehatan untuk memastikan data jumlah peserta di kabupaten/kota yang berstatus aktif sehingga nantinya bantuan yang diberikan Pemprov Sulsel dapat tepat sasaran.
"Saya berharap BPJS Kesehatan menjangkau masyarakat sesuai dengan klaster yang telah ditentukan sehingga masyarakat paling bawah dapat maksimal menerima pelayanan BPJS Kesehatan," katanya saat menerima kunjungan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sulselbartramal dr Donni Hendrawan MPH di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel hari ini.
Pertemuan itu untuk merealisasikan program bantuan kesehatan gratis bagi masyarakat yang belum terlindungi oleh BPJS Kesehatan.
Menurut Wagub, saat ini masih banyak masyarakat yang merasa terdiskriminasi dan tidak memperoleh jaminan sosial. "Di lapangan masih banyak yang terdiskriminasi, seperti pegawai di perusahaan yang seharusnya sudah dilindungi, ini malah sengaja diabaikan, misalnya perusahaan tidak menyetorkan preminya. Data-data semacam inilah yang perlu disisir lagi," katanya.
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sulselbartramal dr Donni Hendrawan mengatakan kunjungan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas program jaminan sosial yang dikelola oleh dua lembaga yaitu BPJS Kesehatan dan Pemerintah. "Kunjungan ini merupakan silatuhrahim dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan," ujarnya.
Kunjungan ini, kata Donni, merupakan upaya meningkatkan kualitas program jaminan sosial yang dikelola oleh dua lembaga, dimana dibutuhkan sinergi yang kuat antara BPJS dan Pemerintah, khususnya dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mengoptimalkan implementasi program jaminan sosial.
Pewarta : Abdul Kadir
Editor : Daniel
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
DPR setujui 10 nama jadi anggota Dewas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
10 February 2026 12:59 WIB
Menkes usul reaktivasi JKN otomatis sementara terkait penonaktifan kepersetaan PBI JK
09 February 2026 12:08 WIB
Sekda Makassar: Forum Perangkat Daerah kunci sinkronisasi program kesehatan 2027
03 February 2026 10:28 WIB
Terpopuler - Kesehatan
Lihat Juga
Bantuan emergensi kesehatan berbasis aplikasi hadir di Sulawesi Selatan
17 January 2020 6:16 WIB, 2020
Karyawan Sharp Indonesia laksanakan trauma healing untuk korban banjir
09 January 2020 5:37 WIB, 2020