Makassar (ANTARA News) - Partai Keadilan Sejahtera akan mengajukan empat kader internal mengikuti proses pencalonan figur, yang akan diusung partai berlambang bulan sabit kembar itu di pemilihan gubernur Sulawesi Selatan 2013.

Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Sulsel Amru Saher di Makassar, Kamis, mengatakan, keempat kandidat akan diseleksi melalui mekanisme survei sehingga terpilih satu calon resmi.

Empat kader tersebut yakni, Ketua DPW PKS Sulsel Akmal Pasluddin, Anggota Fraksi PKS DPR Tamsil Linrung dan Andi Rahmat serta Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Sulawesi selatan, Hariadi.

Untuk memantapkan calon yang diusung, Amru mengatakan ,saat ini partainya melakukan pelatihan pimpinan yang di gelar di hotel Sahid Jaya, 20-22 Mei yang diikuti 100 kader.

Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishaq dijadwalkan hadir langsung pada kegiatan ini. Selain Presiden PKS, sejumlah elite PKS juga dijadwalkan hadir, diantaranya Sekertaris Jenderasl PKS, Anis Matta dan pengurus Wilyah Dakwah Sulawesi (Widasi) DPP PKS, Najamuddin Marahamid, Hendro Sulityo dan Ahmad Hasan.

Pertemuan ini membahas perkembangan partai regional yang kita lakukan per provensi yaitu Se Sulawesi meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Sulawesi Tenggara.

"Diantara pembahasan ini, ada dua hal yang akan dibahas setelah Musyawarah Kerja Wilayah, mendorong kader yang akan maju dalam Pilkada dan penguatan kelembabagaan ekonomi di masyarakat," katanya.

Menanggapi klaim menguatnya figur dari Golkar, Gubernur Syahrul Yasin Limpo, yang dilontarkan Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Kadir Halid, Amru mengatakan ia tak membantah hal tersebut.

Menurutnya, peluang "incumbent" diakuinya cukup besar. Kendati begitu ada empat hal yang pelu dicermati, yakni pemilih, mesin politik, calon wakil gubernur yang akan diusung serta situasi politik kedepan yang akan berbeda.

Dijelaskannya, posisi wakil sangat menunjang daya tawar calon gubernur. Masyarakat politik kini dikatakannya sudah cukup cerdas, sebab mereka sudah bisa menilai bahwa pemerintahan tidak bisa berjalan jika pimpinan dan wakilnya tidak menjamin dirinya masing-masing harmonis hingga akhir masa jabatan.(T.KR-AAT/S016)