Makassar (ANTARA News) - Anggaran untuk program lingkungan hidup yang dialokasikan pada APBD Kota Makassar 2011 hanya Rp5 miliar sangat minim dibandingkan anggaran program Bappeda.

"Ini sangat jauh berbeda dengan anggaran untuk program yang dikelola Bappeda Kota Makassar yang mencapai sekitar Rp20 miliar," kata Ketua Komisi B Kota Makassar Irwan pada Focus Group Discussion yang dilaksanakan UsAid dan IndII di Makassar, Selasa.

Menurut dia, Pemkot Makassar belum berpihak pada kinerja lingkungan, hal itu tercermin dari tidak adanya dukungan politik anggaran untuk program atau isu lingkungan.

Dia mengatakan, hal itu sangat berbeda dengan Pemkot Surabaya yang sudah mengalokasikan anggaran untuk program lingkungan hidup sebesar Rp20 miliar.

"Isu atau persoalan lingkungan belum menjadi prioritas, sehingga tidak mengherankan jika SKPD terkait juga tidak memiliki kinerja yang jelas," katanya.

Hal lain yang terkait dengan persoalan lingkungan, lanjut dia, hingga saat ini Pemkot Makassar belum memiliki Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sudah dibahas di DPRD Makassar kurang lebih dua tahun dan menghabiskan anggaran sekitar Rp1,2 miliar.

Akibat dari hal tersebut, dia mengatakan, regulasi dan penerapan tentang Ruang Terbuka Hijau di Makassar juga belum bisa terlaksana.

"Persyaratan dalam RTRW itu harus ada RTH minimal 30 persen, sementara Pemkot akan kesulitan memenuhi hal itu, apalagi tidak memiliki rekayasa untuk RTH di Makassar," katanya.

Dia mengatakan, RTH yang diklaim pada draft RTRW Kota Makassar, sebenarnya RTH yang sudah ada seperti kawasan RTH di Universitas Hasanuddin, Kantor Gubernur Sulsel dan Tempat Pemakaman Islam di Panaikang, Makassar.

Berkaitan dengan hal tersebut, dia mengimbau, agar pihak Pemkot segera membuat rekayasa RTH pada titik-titik tertentu di Makassar, sebelum semuanya berubah menjadi rumah toko (Ruko) atau mal. (T.S036/Z003)