Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) meminta pemerintah daerah melakukan validasi data penduduk dengan tingkat kemiskinan ekstrem di wilayah masing-masing.
"Validasi data untuk kemiskinan ekstrem sangat diperlukan agar akurat dan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Jakarta, Rabu.
"Setiap daerah agar melakukan validasi terkait dengan data P3KE agar nantinya ditindaklanjuti oleh Kemenko PMK. Apabila ada daerah yang masih terkendala data, maka bisa dikoordinasikan ke Kemenko PMK," katanya.
Ia menekankan pentingnya akurasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem atau P3KE untuk memastikan program-program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan pemerintah tepat sasaran.
"Harus dipastikan telah akurat dan sesuai dengan kriteria data P3KE," katanya.
Dengan basis data yang akurat, ia mengatakan, program-program penanggulangan kemiskinan ekstrem akan bisa menjangkau penduduk miskin yang membutuhkan bantuan pemerintah.
"Dengan data by name by address (berdasar nama dan alamat) dan data per desa, maka diharapkan tidak ada lagi salah sasaran," katanya.
Pemerintah berupaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem yang pada tahun 2021 tercatat empat persen atau 10,86 juta jiwa menjadi nol persen pada 2024.
"Presiden Joko Widodo telah menugaskan kepada semua pemangku kepentingan untuk berkomitmen menghapuskan kemiskinan ekstrem enam tahun lebih cepat dari target SDGs di tahun 2030, menjadi tahun 2024," kata Muhadjir.
Guna menurunkan angka kemiskinan ekstrem, pemerintah berupaya mengurangi beban pengeluaran kelompok penduduk dengan tingkat kemiskinan ekstrem dengan memberikan bantuan sosial dan subsidi serta menjalankan program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas dan kapasitas ekonomi mereka.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah minta daerah lakukan validasi data kemiskinan ekstrem