DPRD Sulsel paripurnakan dua raperda baru

id dprd sulsel,rapat paripurna,Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah,Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah

Suasana rapat paripurna sebagai tindaklanjut usulan dua Ranperda tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah di DPRD Sulsel, Makassar, Selasa (7/8). ANTARA FOTO/Darwin Fatir

Makassar (Antaranews Sulsel) - DPRD Sulawesi Selatan menggelar Rapat Paripurna sebagai tindaklanjut usulan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah di dewan setempat di Makassar.

Juru bicara Fraksi Demokrat, Surya Bobi melalui pemandangan umumnya, Selasa (7/8) menyampaikan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM masih membutuhkan pembinaan secara berkelanjutan agar lebih kuat dan berdaya.

Namun, pembinaan UMKM seharusnya diikuti perlindungan usaha dari persaingan dengan usaha besar atau berjejaring kuat dari luar misalnya keberadaan Alfa Mart, Indomaret serta sejenisnya yang menjamur di beberapa daerah bahkan sampai pada kompleks permukiman.

Lemahnya regulasi yang terlihat di lapangan, dimana antarusaha mini market itu malah bersaing tidak sehat dan saling mematikan.

"Dengan perlindungan UMKM ini dengan membatasi kehadiran usaha dari luar pada zona-zona tertentu demi tumbuhnya usaha UMKM yang umumnya pedagang kecil penyedia kebutuhan pokok masyarakat," paparnya.

Sementara Juru Bicara Fraksi Nasdem Desy Susanti Sutomo menyampaikan pandangan umumnya mempertanyakan langkah apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sulsel dalam upaya keberpihakan yang tegas kepada pelaku Koperasi dan UMKM.

Selain itu, persoalan dihadapi pelaku ekonomi Koperasi dan UMKM terhadap masalah Sumber Daya Manusia, upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas SDM tersebut, termasuk masalah akses kemudahan permodalan.

Persoalan lain yakni pemasasaran produk koperasi dan UKM juga salah satu faktor yang menyebabkan lambatnya perkembangan koperasi, UKM dan UMKM, lantas langkah apa yang ditempuh Pemrov dalam mempermudah pemasaran produknya, mohon penjelasan.

"Untuk bisnis eceran dimiliki perusahaan besar mini market yang telah menyebar di Ibukota, bahkan masuk sampai ke desa, bagaimana pemerintah mengatur itu agar tidak mematikan usaha Koperasi, UKM dan UMKM dan Usaha menengah di Sulsel," ucap Desy mempertanyakan.

Sedangkan untuk pengelolaan air tanah, dipertanyakan siapakah yang mempunyai kewenangan memberi izin pengeboran dan izin pemanfaatan air tanah. Bagaimana mengawasi pengeboran serta pemanfatan air bawah tanah terhadap industri dan hotel tersebut.

"Apakah Perda ini nantinya mengatur iuran dan pajak, dan siapakah yang berhak memungut iuran atau pajak ?pemanfaatan air bawah tanah?" tambahnya mempertanyakan.

Juru bicara Fraksi Hanura Wawan Mattaliu melalui pandangan umumnya mengungkapkan, di Sulsel pada akhir 2016 koperasi aktif sebanyak 916.232 unit, namun hanya 104 ribu unit yang mendapat akses permodalan.

Hal ini membuat pelaku usaha UMKM terhambat karena disebabkan keterbatasan legalitas, sulitnya persyaratan Bank dan tingginya bunga kredit dan keterbatasan angunan.

"Pertumbuhan UMKM di Sulsel sangat pesat, hanya saja pembinaan koperasi harus dilakukan dan belum optimalnya kerja sama pemasaran produksi. Akses pembiayaan, pasar, teknologi dan legalitas harus diperkuat agar pengelolaan koperasi dapat tumbuh berkembang," katanya.

Terkait dengan masalah koperasi dan UMKM, Juru bicara Fraksi Ummat Bersatu, Irwan Hamid pada pemandangan umumnya menyebutkan, data dari Dinas Koperasi dan UKM Sulsel tahun 2017 tercatat 8.845 unit koperasi di Sulsel, tetapi dari jumlah itu terdapat 5.226 unit yang masih aktif.

Selebihnya, 3.619 tidak aktif dengan jumlah anggota sebanyak 1.053.985 orang dan tenaga kerja yang terserap hanya 13.864 orang, dengan volume usaha sebesar Rp3,2 triliun dan aset Rp2,9 triliun tersebar di 24 kabupaten kota.

"Kami meminta pemerintah untuk menjelaskan mengapa begitu besar koperasi dan UMKM tidak aktif. Apakah ini terkait dengan pola pembinaan dan pengaturan atau ada faktor lain, sebab ini penting menjadi dasar penyusunan Ranperda ini," sebutnya.

Untuk pengelolaan dan pemanfatan air tanah, upaya apa nanti dilakukan Pemrov terhadap perusahaan yang nakal dalam mengunakan air bersih serta sejak hadirnya industri di Kota Makassar terdapat penurunan air tanah hingga tiga meter selama 10 tahun terakhir, mohon penjelasan.

Dalam rapat paripurna tersebut hanya dihadiri 42 anggota dewan dari 85 anggota DPRD Sulawesi Selatan, sedangkan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir hanya empat orang.
Pewarta :
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar