Pemprov Sulsel diharapkan mengintegrasikan peta partisipatif

id Pemrov Sulsel,Peta Partisipatif,Walhi Sulsel,Seminar Lingkungan ,Seminar Lingkungan Walhi,Makassar,Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Kornas JKPP Deny Rahadian (kiri), Tim Ahli Kantor Staf Presiden Dr Alan Koropitan (dua kiri), Ketua Tim Transisi Gubernur Sulsel Prof Yusran (tengah), Dir Eknas Walhi Nur Hidayati (dua kanan) dipandu Asmar Exwar (kanan) saat diskusi lingkungan diselanggarakan Walhi Sulsel di Makassar, Senin (10/9). FOTO/Istimewa.

"Model pemetaan partisipatif saat ini telah menjadi cara yang dianggap mampu menyelesaikan berbagai persoalan," beber  Koordinator Nasional Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Deny Rahadian saat seminar lingkungan digelar lembaga Wahana Lin
Oleh Darwin Fatir 

Makassar, 10/9 (Antara) - Pemerintah Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Prof HM Nurdin Abdulah diharapkan mampu mengintegrasikan peta partisipatif dalam penyusunan dan percepatan pembangunan di Sulsel. 

"Model pemetaan partisipatif saat ini telah menjadi cara yang dianggap mampu menyelesaikan berbagai persoalan," beber  Koordinator Nasional Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Deny Rahadian saat seminar lingkungan digelar lembaga Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel, di Makassar, Senin. 

Dirinya menyebutkan dulu, peta partisipatif adalah peta untuk 'menangkis' peta buatan pemerintah. Namun dewasa ini, peta partisipatif telah menjadi rujukan pemerintah dalam merancang agenda pembangunan.  

Saat ini, JKPP bersama Walhi Sulsel beserta jaringan lainnya, kata dia, telah memiliki 92 peta partisipatif. Peta tersebut dibuat oleh masyarakat, dan tidak sedikit menjadi rujukan perencanaan pembangunan di level desa, kawasan pedesaan, kecamatan, hingga kabupaten kota. 

"Tentu kami berharap kedepan peta partisipatif ini dapat diadopsi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebelum menyusun Rencana Program Jangka Menengah Daerah atau RPJMD," harapnya. 

Sementara itu Tim Ahli Kantor Staf Kepresidenan, Alan Koropitan pada kesempatan itu mengatakan, tata ruang menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat saat ini. 

Untuk wilayah Sulsel, dirinya berharap pembahasan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang sedang digodok di gedung DPRD Sulsel agar segera rampung sehingga dapat mengakomodir kepentingan nelayan serta kepentingan lainnya. 

Selain itu perlu didorong kebijakan yang mengintegrasikan tata ruang darat dan laut, agar pembangunan tidak hanya bias pada darat, namun mengabaikan pesisir dan laut. 

Diberbagai media, lanjutnya, Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah telah menyatakan serta berkeinginan menjadikan Sulsel sebagai lumbung hasil laut atau lumbung ikan. Sehingga sudah pas bila Nurdin mengintegrasikan kebijakan ruang darat serta laut di Sulsel. 

"Proses integrasi ini sebenarnya jadi program prioritas presiden. Di Sulsel untuk Perda RZWP3K dan RTRW-nya kita dorong terintegrasi. Kalau berhasil, dalam konteks politik di Sulsel bisa menghasilkan produk. Satu bagus sekali, dua juga tidak apa-apa. Kalau ini jadi, maka Sulsel bisa menjadi contoh di provinsi lain," ujarnya.  

Seminar tersebut mengangkat tema, Mewujudkan Penyelamatan Bentang Alam Ekosistem Esensial dan Perluasan Wilayah Kelola Rakyat diikuti jaringan Walhi se-Sulsel dan juga dihadiri dari organisasi masyarakat sipil serta sejumlah aktivis mahasiswa pencinta lingkungan. 
 
Pewarta :
Editor: M Darwin Fatir
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar