Walhi dukung gubernur Sulsel tinjau perizinan pertambangan

Oleh Darwin Fatir 

Makassar, 10/9 (Antara) - Lembaga Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mendukung rencana Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Prof HM Nurdin Abdullah akan meninjau kembali pemberian izin-izin di sektor pertambangan, pemanfaatan hutan dan perkebunan. 

"Kalau Pemprov Sulsel berkomitmen mempercepat implementasi perhutanan sosial, serta melakukan integrasi kebijakan ruang darat dan laut, saya pikir, itu langkah yang patut didukung," sebut Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati, di Makassar, Senin.       

Menurut dia, pihaknya sangat mendukung langkah Gubernur tersebut dan siap membantu Pemrov Sulsel mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang adil dan berkelanjutan di Sulsel, terutama yang bersentuhan dengan lingkungan dan perhutanan untuk ditindaklanjuti. 

Terkait review atau peninjauan kembali perizinan, Nur menilai hal itu sebagai langkah yang sangat baik. Karena jika belum ada kejelasan soal izin-izin pembangunan apapun akan mudah menimbulkan konflik.

"Kalau diperlukan, kami ada data-data di Walhi, punya data-data yang jelas dan bersedia membantu Gubernur," tambahnya dalam seminar lingkungan dilaksanakan Walhi Sulsel di hotel Prima Makassar.

Komentar yang dikemukakan Nur merupakan respon dari pernyataan Ketua Tim Percepatan Pembangunan Provinsi Sulsel, Prof Yusran, terkait arah kebijakan pengelolaan SDA atas keinginan Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah untuk mereview sejumlah izin-izin yang ada di Sulsel
.   
Hal ini berkaitan dengan pemanfaatan izin baik itu di sektor pertambangan, pemanfaatan hutan dan di sektor perkebunan. Keinginan tersebut guna melihat apakah pemberian izin tersebut berdampak baik atau buruk bagi masyarakat sekitar.    

"Salah satu fokus utama gubernur baru kita, pak Nurdin Abdullah ke depan adalah mereview izin-izin pertambangan, perkebunan sawit dan lain-lainnya,"  tegas Yusran dalam seminar lingkungan itu.

Menurutnya, usulan-usulan Walhi Sulsel terkait upaya integrasi tata ruang darat dan laut, kemudian adopsi peta partisipatif kedalam kebijakan pembangunan, serta percepatan implementasi perhutanan sosial akan ditindaklanjuti.

"Saya kira semua usulan yang saya dapat hari ini sangat baik bagi pemerintahan Prof Nurdin Abdullah. Apalagi, upaya ini merupakan solusi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di lapangan. Saya berharap ada kesempatan untuk berdiskusi secara terfokus dengan teman-teman Walhi Sulsel," katanya. 

Seminar lingkungan Walhi Sulsel tersebut mengangkat tema 'Mewujudkan Penyelamatan Bentang Alam, Ekosistem Esensial dan Perluasan Wilayah Kelola Rakyat' di Hotel Prima, Makassar dihadiri jaringan Walhi se-Sulsel, organisasi masyarakat sipil serta sejumlah aktivis mahasiswa pencinta lingkungan.