Rapat paripurna DPRD Sulsel diwarnai "Walk Out"
Kesepakatan kita kemarin pak Gubernur akan hadir dan mendengarkan seluruh pemandangan umum fraksi, tapi lebih mementingkan agenda lain. Tentu sebagai mitra dalam membangun Sulsel, DPRD Sulsel tidak boleh disepelehkan seperti ini
Makassar (Antaranews Sulsel) - Rapat Paripurna penyampaian Pandangan Umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Pokok 2019 diwarnai "Walk Out" di kantor dewan setempat, Rabu.
Saat rapat dibuka pimpinan dewan, Fraksi Golkar melalui Hoist Bachtiar langsung menyerahkan salinan pandangan umumnya kepada Penjabat Sekertaris Provinsi Sulsel Azhari Fakhsirie Radjamilo.
"Silahkan dibaca sendiri dan silahkan pak Gubernur menjawabnya sendiri," tutur Hoist saat menyerahkan salinan itu saat rapat paripurna berlangsung di gedung DPRD Sulsel.
"Lain kali pak Gubernur harus menaati aturan tata tertib di dewan," tambah Ketua Fraksi Golkar, Kadir Halid menimpali melalui microphone, selanjutnya beramai-ramai anggota fraksi meninggalkan ruang rapat atau "Walk Out".
Aksi itu terkait dengan kehadiran Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah hanya 15 menit di ruang rapat, selanjutnya menyerahkan kepada Sekprov Sulsel dan meninggalkan rapat untuk menuju ke Kabupaten Sidrap melanjutkan agenda kunjungan kerja disana.
Kadir Halid sempat membeberkan alasan fraksinya memilih walk out karena kecewa kehadiran Gubernur berbeda dengan kesepakatan awal saat pertemuan sebelumnya di Rumah Jabatan Gubernur dilanjutkan di hotel Claro Makassar pada Selasa (20/11).
"Kesepakatan kita kemarin pak Gubernur akan hadir dan mendengarkan seluruh pemandangan umum fraksi, tapi lebih mementingkan agenda lain. Tentu sebagai mitra dalam membangun Sulsel, DPRD Sulsel tidak boleh disepelehkan seperti ini," ucapnya kepada wartawan.
Meski demikian, rapat paripurna tetap jalan meskipun fraksi Golkar memilih meninggalkan ruang sidang. Ketua Fraksi PKS Sulsel, Ariady Arsal saat membacakan pemandangan umumnya mendukung upaya Pemprov Sulsel pada pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
Ariady menyampaikan bahwa terlihat pada kenaikan belanja modal sebesar Rp387 miliar lebih atau 34 persen dibandingkan belanja modal pada APBD perubahan 2018 lalu.
Dari catatan F-PKS, kondisi ruas jalan provinsi per tahun 2017 masih terdapat sekitar 417,89 kilometer atau 27,86 persen berada dalam kondisi rusak berat dan kondisi kemantapan ruas jalan menunjukkan 546,48 kilometer atau 36,43 persen dalam kondisi tidak mantap.
Pihaknya berharap agar kebijakan hibah dari pemerintah dibuat secara adil dan merata bagi seluruh warga Sulsel, agar masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan itu.
Sementara Fraksi Partai Gerindra, melalui juru bicaranya, Darmawangsyah Muin, malah menyoroti adanya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) hanya menjadi `benalu` pada APBD Sulsel. Itu terlihat dari sejumlah Perusahaan Daerah (Perusda) tidak berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain yang sah tidak mengalami kenaikan signifikan. Bila ada perusahaan daerah mengalami kerugian, apa penyebabnya. Kita menyarankan BUMD yang dimiliki daerah hanya menjadi benalu bagi APBD," paparnya.
"Sudah saatnya Gubernur Sulsel mengkaji ulang dalam dipertahankan atau melepaskan Perusda itu dengan merombak sistem, manajemen serta sumber daya manusia," tambah Ketua Komisi D DPRD Sulsel ini.
Sesuai dengan RAPBD 2019, PAD ditargetkan sebesar Rp4,13 triliun lebih atau ada peningkatan sebesar Rp 215,19 miliar lebih. Peningkatan itu berasal dari Pajak Daerah Rp3,6 triliun lebih, Retribusi Daerah Rp90 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 104 miliar lebih, serta lain-lain PAD yang sah Rp262 miliar lebih.
Sedangkan Fraksi PDIP melalui juru bicaranya, Alimuddin, menanyakan soal penurunan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang pada tahun 2018 hanya 20 persen.
Selain itu berkaitan dengan Belanja Daerah tahun 2019 direncanakan sebesar Rp9,89 triliun lebih yang meningkat sebesar Rp 274,34 miliar lebih atau naik 2,85 persen dari target Belanja APBD Pokok tahun 2018 sebesar Rp 9,62 triliun lebih.
Itu meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terkait dengan belanja pegawai diarahkan untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun 2019 dengan mengembalikan persentase anggaran TPP sebesar 30 persen yang sebelumnya mengalami penurunan 20 persen.
"Kami mohon penjelasan penyebab penurunan TPP yang hanya 20 persen pada tahun 2018. Kami juga minta penjelasan terkait pembangunan Rumah Sakit Regional di Sulsel, apakah ada ketersediaan lahan, dan bagaimana rencana ketersediaan tenaga medis khususnya dokter spesialis," papar Alimuddin.
Fraksi Partai Hanura pada penyampaian pandangan umumnya lebih banyak menyampaikan apresiasinya terhadap program yang dicanangkan gubernur dan wakil gubernur Sulsel itu.
"Kami mengapresiasi lima program nyata yang menjadi visi misi gubernur dan wakil gubernur Sulsel. Kita hanya mohon penjelasan bagaimana ketersediaan anggaran untuk program tersebut. Kami mohon penjelasan terkait pembiayaan daerah yang pengeluaran pembiayaannya direncanakan untuk penyertaan modal pada BUMD," kata juru bicaranya Wawan Mattaliu.
Sebelumnya, sepanjang sejarah Rapat Paripurna, baru kali ini ditunda sebanyak tiga kali yang merupakan bagian dari rangkaian pembahasan Nota Keuangan dan RAPBD Pokok 2019.
Saat rapat dibuka pimpinan dewan, Fraksi Golkar melalui Hoist Bachtiar langsung menyerahkan salinan pandangan umumnya kepada Penjabat Sekertaris Provinsi Sulsel Azhari Fakhsirie Radjamilo.
"Silahkan dibaca sendiri dan silahkan pak Gubernur menjawabnya sendiri," tutur Hoist saat menyerahkan salinan itu saat rapat paripurna berlangsung di gedung DPRD Sulsel.
"Lain kali pak Gubernur harus menaati aturan tata tertib di dewan," tambah Ketua Fraksi Golkar, Kadir Halid menimpali melalui microphone, selanjutnya beramai-ramai anggota fraksi meninggalkan ruang rapat atau "Walk Out".
Aksi itu terkait dengan kehadiran Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah hanya 15 menit di ruang rapat, selanjutnya menyerahkan kepada Sekprov Sulsel dan meninggalkan rapat untuk menuju ke Kabupaten Sidrap melanjutkan agenda kunjungan kerja disana.
Kadir Halid sempat membeberkan alasan fraksinya memilih walk out karena kecewa kehadiran Gubernur berbeda dengan kesepakatan awal saat pertemuan sebelumnya di Rumah Jabatan Gubernur dilanjutkan di hotel Claro Makassar pada Selasa (20/11).
"Kesepakatan kita kemarin pak Gubernur akan hadir dan mendengarkan seluruh pemandangan umum fraksi, tapi lebih mementingkan agenda lain. Tentu sebagai mitra dalam membangun Sulsel, DPRD Sulsel tidak boleh disepelehkan seperti ini," ucapnya kepada wartawan.
Meski demikian, rapat paripurna tetap jalan meskipun fraksi Golkar memilih meninggalkan ruang sidang. Ketua Fraksi PKS Sulsel, Ariady Arsal saat membacakan pemandangan umumnya mendukung upaya Pemprov Sulsel pada pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
Ariady menyampaikan bahwa terlihat pada kenaikan belanja modal sebesar Rp387 miliar lebih atau 34 persen dibandingkan belanja modal pada APBD perubahan 2018 lalu.
Dari catatan F-PKS, kondisi ruas jalan provinsi per tahun 2017 masih terdapat sekitar 417,89 kilometer atau 27,86 persen berada dalam kondisi rusak berat dan kondisi kemantapan ruas jalan menunjukkan 546,48 kilometer atau 36,43 persen dalam kondisi tidak mantap.
Pihaknya berharap agar kebijakan hibah dari pemerintah dibuat secara adil dan merata bagi seluruh warga Sulsel, agar masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan itu.
Sementara Fraksi Partai Gerindra, melalui juru bicaranya, Darmawangsyah Muin, malah menyoroti adanya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) hanya menjadi `benalu` pada APBD Sulsel. Itu terlihat dari sejumlah Perusahaan Daerah (Perusda) tidak berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain yang sah tidak mengalami kenaikan signifikan. Bila ada perusahaan daerah mengalami kerugian, apa penyebabnya. Kita menyarankan BUMD yang dimiliki daerah hanya menjadi benalu bagi APBD," paparnya.
"Sudah saatnya Gubernur Sulsel mengkaji ulang dalam dipertahankan atau melepaskan Perusda itu dengan merombak sistem, manajemen serta sumber daya manusia," tambah Ketua Komisi D DPRD Sulsel ini.
Sesuai dengan RAPBD 2019, PAD ditargetkan sebesar Rp4,13 triliun lebih atau ada peningkatan sebesar Rp 215,19 miliar lebih. Peningkatan itu berasal dari Pajak Daerah Rp3,6 triliun lebih, Retribusi Daerah Rp90 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 104 miliar lebih, serta lain-lain PAD yang sah Rp262 miliar lebih.
Sedangkan Fraksi PDIP melalui juru bicaranya, Alimuddin, menanyakan soal penurunan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang pada tahun 2018 hanya 20 persen.
Selain itu berkaitan dengan Belanja Daerah tahun 2019 direncanakan sebesar Rp9,89 triliun lebih yang meningkat sebesar Rp 274,34 miliar lebih atau naik 2,85 persen dari target Belanja APBD Pokok tahun 2018 sebesar Rp 9,62 triliun lebih.
Itu meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terkait dengan belanja pegawai diarahkan untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun 2019 dengan mengembalikan persentase anggaran TPP sebesar 30 persen yang sebelumnya mengalami penurunan 20 persen.
"Kami mohon penjelasan penyebab penurunan TPP yang hanya 20 persen pada tahun 2018. Kami juga minta penjelasan terkait pembangunan Rumah Sakit Regional di Sulsel, apakah ada ketersediaan lahan, dan bagaimana rencana ketersediaan tenaga medis khususnya dokter spesialis," papar Alimuddin.
Fraksi Partai Hanura pada penyampaian pandangan umumnya lebih banyak menyampaikan apresiasinya terhadap program yang dicanangkan gubernur dan wakil gubernur Sulsel itu.
"Kami mengapresiasi lima program nyata yang menjadi visi misi gubernur dan wakil gubernur Sulsel. Kita hanya mohon penjelasan bagaimana ketersediaan anggaran untuk program tersebut. Kami mohon penjelasan terkait pembiayaan daerah yang pengeluaran pembiayaannya direncanakan untuk penyertaan modal pada BUMD," kata juru bicaranya Wawan Mattaliu.
Sebelumnya, sepanjang sejarah Rapat Paripurna, baru kali ini ditunda sebanyak tiga kali yang merupakan bagian dari rangkaian pembahasan Nota Keuangan dan RAPBD Pokok 2019.