Makassar (Antaranews Sulsel) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Makassar akan mengundang para pemimpin media massa di Kota Makassar untuk membahas mengenai jaminan sosial para pekerja media, khususnya kalangan wartawan.
"Saya baru bertugas di Makassar dan rencana awal saya adalah mengundang para pimpinan media untuk membahas mengenai jaminan teman-teman wartawan," ujar Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Makassar Asri Basir di Makassar, Sabtu.
Ia mengatakan masih banyak wartawan di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, yang belum mendapat perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan yang seharusnya menjadi perhatian para pemilik media.
Dia menyatakan pekerja media di seluruh dunia maupun di Indonesia itu rentan dan berisiko sehingga perlu untuk mendapatkan jaminan penuh.
Apalagi, setelah dirinya usai bertemu dengan beberapa pengurus lembaga organisasi kewartawanan, seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar, Perhimpunan Jurnalis Indosesia (PJI) Sulawesi Selatan yang membahas risiko pekerjaan tersebut.
"Sebenarnya semua pekerjaan yang dilakukan itu berisiko, tetapi ada memang profesi yang tingkat risikonya tinggi dan salah satunya adalah teman-teman wartawan," katanya.
Oleh karena itu, dirinya akan mengundang para pemimpin media massa dalam waktu dekat ini untuk membahas mengenai jaminan sosial para pekerja, baik yang bertugas di lapangan maupun di sekretariat perkantoran.
Selain itu, Asri juga menyatakan Peraturan Gubernur (Pergub) Sulawesi Selatan Nomor 135 Tahun 2018 tentang BPJS Ketenagakerjaan yang baru dikeluarkan oleh Nurdin Abdullah akan mendukung seluruh profesi pekerja untuk dilindungi.
"Pergub ini akan menjadi landasan kepada seluruh pemberi kerja, baik itu pekerja pada sektor informal maupun nonformal. Selain pergub kan ada undang-undang yang lebih tinggi, hanya saja pergub ini lingkupnya lebih kepada sektor nonformal itu," ucapnya.
Berita Terkait
Kemnaker: Aduan sementara di Posko THR capai 1.187 kasus
Minggu, 7 April 2024 19:45 Wib
Menaker memastikan "ojol" tidak masuk ruang lingkup aturan THR
Selasa, 26 Maret 2024 19:16 Wib
Pembangunan ketenagakerjaan di Sulbar terkendala rendahnya tingkat pendidikan
Jumat, 9 Februari 2024 1:01 Wib
Pemprov Sulsel tingkatkan cakupan BPJAMSOSTEK pada pekerja rentan
Sabtu, 27 Januari 2024 20:09 Wib
Kemnaker kumpulkan data penyebab kecelakaan kerja di Morowali Sulteng
Rabu, 27 Desember 2023 12:38 Wib
Kemenaker turunkan tim pengawas ketenagakerjaan ke Morowali
Senin, 25 Desember 2023 13:37 Wib
Indonesia dan Turki sepakat perbarui MoU Ketenagakerjaan
Kamis, 23 November 2023 14:10 Wib
Dua direktur perusahaan tunggak iuran BPJAMSOSTEK ditetapkan sebagai tersangka
Kamis, 5 Oktober 2023 11:05 Wib