Diskoperindag Mamasa Beberkan "Borok" Program UKM

Kamis, 25 Maret 2010 02:23 WIB

Mamuju (ANTARA News) - Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat membeberkan "Borok" program UKM yang terjadi di wilayah itu.

"Selama ini kami 'buta' dengan program UKM yang dilaksanakan di Mamasa, akibat sistem monopoli pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten di Mamasa," kata Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Fredy Toding saat pelaksanaan rapat koordinasi Koperindag tingkat Sulbar yang dilaksanakan di Mamuju, Rabu.

Menurutnya, pelaksanaan program UKM di Mamasa sejak resmi menjadi daerah otonomi hasil pemekaran dari Kabupaten Polewali Mandar, tidak pernah diketahui secara riil kondisi jumlah bantuan yang diberikan pemerintah, baik melalui APBD maupun APBN kepada pelaku UKM di Mamasa.

"Kami bingung sendiri karena di satu sisi kami selaku 'leading sector' yang menangani masalah UKM, tetapi, nyatanya kami tidak pernah menyentuh program bantuan UKM karena dikelola langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) di Mamasa," tukasnya.

Ia berharap, pemerintah provinsi bisa memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Mamasaa, sehingga program UKM itu tidak dilaksanakan secara monopoli.

"Persoalan seperti ini harus segera dihentikan untuk memaksimalkan program UKM di Mamasa, karena jika ini berlanjut saya yakin program itu akan berjalan sia-sia," ujarnya.

Fredy mengatakan, yang lebih memiriskan lagi adalah pada Disperindag Mamasa yang memisahkan antara UKM dan Koperasi, padahal, antara UKM dan Koperasi adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan.

"Mestinya antara UKM dan Koperasi harus tetap satu bidang karena muatan kerjanya juga sama seperti yang diterapkan di kabupaten lain," ungkapnya.

Ia menambahkan, daerah Mamasa yang banyak bergerak di bidang UKM harus diayomi dengan baik melalui pembinaan kelompok usaha di daerah itu.

"Para pelaku UKM di Mamasa butuh sentuhan dari pemerintah, sehingga menajemen pengelolaan usaha itu berjalan efektif," ujarnya. (T.KR-ACO/F003)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.