Makassar (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Selatan, HM Nurdin Abdullah meminta sekaligus berharap Badan Anggaran (Banggar) DPR RI turut memberikan dukungan terhadap pengembangan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) yang saat ini dalam proses pengembangan.
"Keberadaan KIBA ini akan menjadi pemicu pertumbuan ekonomi di bagian selatan Sulawesi Selatan," paparnya di hadapan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke Sulsel, Kamis.
Kunjungan kerja anggota Badan Anggaran ini diterima oleh Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah bersama Bupati Bantaeng, DR Ilham Azikin di kantor Gubernur Sulsel. Kunjungan itu juga dihadiri sejumlah kepala daerah yang ada di Sulsel.
Kata Nurdin, kunjungan kerja ini dilakukan untuk merangkum skala prioritas anggaran pada sejumlah daerah di Sulsel tahun 2020.
"Keberadaan KIBA ini akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah lainnya," jelas dia.
Dalam kesempatan itu, Bupati Bantaeng, DR Ilham Azikin juga mengatakan keberadaan KIBA harus mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Dia mengaku, KIBA adalah salah satu pendorong untuk mengurangi pengangguran di Bantaeng.
Selain KIBA, dia juga berharap DPR RI ikut mendukung pembangunan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan di lingkar selatan. Dia juga menyampaikan jalan dan jembatan ini bisa menjadi salah satu pendorong peningkatan ekonomi di Kabupaten Bantaeng.
"Jalan lingkar ini juga perlu mendapat dukungan dari DPR RI, terutama di daerah Lembang Cina dan Kaili," kata dia.
Sejumlah kepala daerah hadir dalam pertemuan itu. Mereka di antaranya adalah, Wali Kota Makassar, Wali Kota Palopo, Bupati Barru, Sidrap dan Kabupaten Wajo.
Berita Terkait
KPK menyita bukti transaksi keuangan kasus korupsi rumah jabatan DPR
Kamis, 2 Mei 2024 20:03 Wib
Komisi II DPR : Pemerintah perlu sikapi usulan penundaan seleksi CASN pada 2024
Kamis, 2 Mei 2024 13:07 Wib
Ketua DPR mengingatkan pentingnya perlindungan dan keadilan pada Hari Buruh 2024
Rabu, 1 Mei 2024 10:11 Wib
KPK geledah Gedung DPR RI terkait dugaan korupsi kelengkapan rumah jabatan
Selasa, 30 April 2024 15:49 Wib
AHY-DPR komunikasikan 2.086 Ha lahan IKN bermasalah
Sabtu, 27 April 2024 21:37 Wib
Desi Ratnasari memilih kantor DPRD Sulsel lakukan penelitian doktor
Rabu, 24 April 2024 0:41 Wib
Komisi II DPR: UU Pemilu perlu direvisi setidaknya mencakup tiga hal
Selasa, 23 April 2024 17:39 Wib
Komisi IX DPR RI mendukung BPJS Kesehatan siapkan posko mudik
Minggu, 7 April 2024 2:17 Wib