APBD Sulbar harus Pro Rakyat

Kamis, 8 Juli 2010 08:56 WIB

Mamuju (ANTARA News)- Kementian Dalam Negeri meminta agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menyusun aggaran pendapatan dan belanja daerah 2011 harus pro rakyat.

"Pemerintah pusat telah berkomitmen untuk mendorong upaya penyusunan anggaran di tahun 2011, yang pro rakyat, dalam rangka pertumbuhan ekonomi bangsa yang mensejahterakan masyarakat,"kata Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Kemendagri), Ir Timbul Fudjianto MPM, di Mamuju, Rabu.

Dia mengatakan itu di acara sosialisasi peraturan Permendagri No 37 tahun 2010 tentang pedoman dan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) di Sulbar.

Acara sosialisasi itu dihadiri sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar pemerintah dari lima Kabupaten di Sulbar, selain itu diikuti anggota DPRD Sulbardan anggota DPRD dari lima Kabupaten di Sulbar.

Oleh karena itu Timbul meminta kepada pemerintah di daerah seperti di Provinsi Sulbar dapat menyusun anggaran APBD yang pro rakyat sebagai wujud pencitraan ekonomi pemerintah.

Ia mengatakan, dalam melakukan pencitraan ekonomi di tahun 2011 pemerintah pusat meminta kepada pemerintah di daerah memprioritaskan program pengentasan kemiskinan dan peningkatan lapangan kerja serta peningkatan pelayanan publik.

Karena menurut dia ketiga program tersebut merupakan masalah yang fundamental dihadapi masyarakat di Indonesia saat ini.

Oleh karena itu ia meminta agar daerah yang memiliki struktur APBD yang belum berpihak kepada rakyat dapat mengubah struktur APBD daerahnya dengan memasukkan program yang berkaitan dengan ketiga masalah tersebut sebagai masalah yang harus dituntaskan.

Sehingga ia meminta juga kepada pemerintah di daerah baik tingkat provinsi dan kabupaten membangun komitmen secara bersama sama, dengan melakukan sinergi dalam melakukan penganggaran dalam melahirkan program yang berhubungan dengan masalah tersebut disturuktur APBD daerahnya masing-masing.

"Seperti di provinsi Sulbar sebagai daerah baru yang kekayaannya alamnya memiliki potensi luar biasa, harus berkomitmen dalam mensejahterakan masyarakat dengan menyusun program anggaran dalam APBD yang pro rakyat, dengan bersinergi pemerintah di Kabupaten, "katanya.

Ia mengatakan, di Indonesai baru ada provinsi tiga yang mampu dianggap mampu menyusun program anggaran APBD yang pro rakyat yakni Provinsi Kepulauan Riau, Nangroe Aceh Darussalam dan Provinsi Maluku karena APBD daerahnya diatas 50 persen diperuntukkan bagi anggaran belanja publik.

"Selebihnya daerah lain di Indonesia masih banyak menganggarkan belanja publik dibawah 50 persen dan lebih mementingkan belanja aparatur, yakni untuk biaya pejabat pemerintah didaerah, "katanya.(T.KR-MFH/S016)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.