Jakarta (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021 menjadi APBD sebesar Rp82,5 triliun.
"RAPBD 2021 sebesar Rp82,5 triliun," kata Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz di Jakarta, Kamis.
Anggaran sebesar Rp82,5 triliun itu terdiri atas postur pendapatan daerah sebesar Rp72,20 triliun dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp51,27 triliun, pendapatan transfer Rp17,51 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah Rp3,42 triliun.
Selanjutnya, postur belanja daerah senilai Rp72,98 triliun. Besaran ini telah dirasionalisasi terhadap postur belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga (BTT) dan belanja transfer untuk dinolkan berdasarkan kesepakatan Banggar dengan jajaran eksekutif yang diwakili TAPD.
Untuk postur penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan Rp10,29 triliun dengan Sisa Lebih Penghitungan APBD (SiLPA) 2020 Rp2,02 triliun dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp8,27 triliun.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2021 dalam rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Pada Jumat (27/11) rapat paripurna kembali digelar. Rapat ini beragendakan pemandangan umum fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap Raperda APBD DKI 2021.
Berita Terkait
Anies Baswedan belum pikirkan rencana maju Pilkada DKI Jakarta 2024
Sabtu, 27 April 2024 14:29 Wib
PKS membuka peluang usung Ahmad Syaikhu maju Pilkada DKI Jakarta
Sabtu, 27 April 2024 10:29 Wib
Surya Paloh: Masih ada kemungkinan usung Anies di Pilkada DKI Jakarta
Sabtu, 27 April 2024 10:26 Wib
Golkar DKI Jakarta memastikan Ridwan Kamil maju di Pilkada Jawa Barat
Jumat, 26 April 2024 16:59 Wib
Kejati menetapkan satu tersangka lagi kasus korupsi Dana Pensiun PTBA
Kamis, 25 April 2024 13:47 Wib
PKS mengusung Khoirudin hingga Mardani Ali Sera maju Pilkada DKI Jakarta
Rabu, 17 April 2024 15:43 Wib
Pemprov DKI Jakarta mengajukan penonaktifan 92 ribu NIK warga ke Kemendagri
Rabu, 17 April 2024 11:28 Wib
Mudik gratis hemat THR
Sabtu, 6 April 2024 18:06 Wib