APBD Sulbar tidak Merespon Gender

Minggu, 27 Maret 2011 07:52 WIB

Mamuju (ANTARA News) - Yayasan Swadaya Mitra Bangsa menilai penyusunan anggaran APBD 2011 Sulawesi Barat, tidak responsif terhadap kesetaraan gender, sehingga tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat.

"Anggaran pendidikan sangat rendah hanya enam persen dari ketentuan 20 persen, lalu anggaran kesehatan dan rumah sakit hanya satu persen disaat kematian ibu dan anak tinggi, sementara anggaran untuk Sekretaris Provinsi Sulbar Rp101 miliar dari total APBD Sulbar 2011 sebanyak Rp707 miliar," kata Direktur Program Yayasan Swadaya Mitra Bangsa, Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat, Rosniati di Mamuju, Minggu.

Ia mengatakan, anggaran APBD Sulbar 2011 dianggap tidak merespon kesetaraan gender karena dalam penyusunan anggaran APBD Sulbar tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat khususnya bagi peningkatan pendidikan dan kesehatan untuk kepentingan publik.

"Kesetaraan gender bukan hanya adil untuk perempuan saja, tetapi adil bagi seluruh masyarakat Sulbar, adil untuk masyarakat di daerah terpencil untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan dan adil untuk mereka yang meyandang cacat," katanya.

Sehingga, kata dia, pihaknya menilai APBD Sulbar tidak merespon gender karena anggaran APBD Sulbar untuk pendidikan dan kesehtaan sangat rendah dibandingkan anggaran untuk pejabat.

Menurut dia, anggaran pendidikan di Sulbar hanya sekitar enam persen dari total APBD Sulbar yang besarnya sekitar Rp707 miliar, sehingga APBD Sulbar dianggap sangat tidak mencerminkan keadilan dan responsif terhadap kesetaraan gender karena dalam amanat undang undang anggaran pendidikan dalam APBD itu harusnya 20 persen dari total APBD agar benar-benar berpihak kepada masyarakat.

Begitu juga, kata dia, dengan anggaran kesehatan yang dinilai anggarannya masih rendah karena anggaran kesehatan dan rumah sakit di Sulbar hanya sekitar 8,8 persen atau sekitar satu persen dari APBD Sulbar.

"Ini sangat ironis di tengah kematian ibu yang tinggi justru pemerintah di Sulbar menganggarkan biaya kesehatan dan rumah sakit sangat rendah hanya sekitar satu persen dari total APBD, sementara anggaran pejabat pada sekertaris daerah Provinsi Sulbar sangat tinggi mencapai sekitar Rp101 miliar dari total APBD Sulbar," katanya.

Mestinya, lanjutnya, anggaran kesehatan itu mencapai 16 persen dari total APBD Sulbar bukan hanya satu persen saja karena itu menjadi kesepakatan bersama dalam rangka untuk meningkatkan program pembangunan melalui milenium developments goals (MDGS) di bidang kesehatan.

Oleh karena itu, ia menilai pemerintah di Sulbar belum berpihak kepada masyarakatnya karena tidak mampu menyusun anggaran untuk responsif terhadap gender atau untuk keadilan bagi seluruh masyarakat.

"Ke depan pada tahun 2012 APBD Sulbar harus disusun pro rakyat tidak lagi seperti sekarang yang tidak pro rakyat karena pemerintahnya juga tidak pro rakyat, anggaran pendidikan harus mencapai 20 persen dan minimal 10 persen serta anggaran kesehatan harus mencapai 16 persen," katanya.(T.KR-MFH/F003)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.