Program KB Belum Dapat Dioptimalkan
Makassar (ANTARA Sulsel) - Pelaksanaan program Keluarga Berencana di Sulawesi Selatan dikhawatirkan tidak dapat berjalan optimal tahun ini, akibat kekurangan tenaga penyuluh KB di setiap kabupaten/kota di Sulsel
"Berkurangnya tenaga penyuluh di daerah-daerah menghambat pelaksanaan program KB di Sulsel," kata Kepala BKKBN Sulsel, Ilham Jafar di Makassar, Senin.
Dia mengungkapkan, tenaga penyuluh yang ada di Sulsel saat ini sisa 6000 orang. Padahal, pada tahun sebelumnya jumlah tenaga penyuluh mencapai 10 ribu orang lebih.
Berkurangnya tenaga penyuluh KB tersebut, lanjut dia, disebabkan berkurangnya minat masyarakat untuk menjadi tenaga penyuluh dengan alasan honor yang diterima tidak sebanding dengan tugas yang dijalankan.
"Honor tenaga penyuluh yang diterima hanya sekitar Rp400 ribu perbulan," katanya di sela-sela pembukaan Rapat Kerja Keluarga Berencana Daerah (Rakerda) Propinsi Sulsel di Makassar.
Ilham menjelaskan, untuk mengantisipasi hal itu, pihaknya berencana akan merekrut tenaga lepas untuk membantu pelaksanaan program tersebut. Tahun ini, BKKBN Sulsel menargetkan peserta baru program KB sebanyak 79.000 orang lebih.
Menurut dia, target peserta KB baru tersebut diakui mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2008, BKKBN menargetkan peserta KB baru sebanyak 256.000 dengan realisasi sebanyak 254.000 lebih peserta atau sekitar 99,18 persen.
"Penurunan target itu, salah satu dampak dari minimnya peminat tenaga penyuluh yang tersedia di daerah ini," ujarnya.
Direktur Pelaporan dan Statistik BKKBN, Rahmat, saat membuka Rakerda Keluarga Berencana Provinsi Sulsel, mengatakan, hasil evaluasi Bappenas menemukan pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), khususnya program KB nasional dilaporkan hingga tahun 2008 masih banyak yang tertinggal.
"Rumusan raker daerah sangat menentukan strategi operasional penyelesaian sasaran RPJMN 2004-2009," katanya.
Dia menyebutkan, angka Total Fertility Rate (TFR) di Propinsi Sulsel diakui masih relatif tinggi yakni mencapai 2,8 peserta dalam mengikuti program keluarga berencana.
Angka ini diukur dari tingkat Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi (CPR) yang hanya meningkat sekitar satu persen selama lima tahun.
Tingginya kesenjangan ini cukup mengkhawatirkan, dan apabila kondisi ini terus dibiarkan maka ancaman ledakan angka kelahiran atau "baby boom" serta semakin banyaknya angka kehamilan yang akan mengarah ke tindakan "aborsi". (T.PK-HK/F003)
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
