Wali Kota Makassar minta dukungan DPRD agar predikat WTP kembali diraih

Selasa, 29 Juni 2021 20:20 WIB

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. ANTARA/HO/DPRD Makassar

Makassar (ANTARA) - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto meminta dukungan kepada seluruh anggota DPRD Makassar agar predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kota itu bisa kembali diraih pada 2021.

"Yang terpenting sekarang adalah melakukan penataan ulang dan dengan dukungan penuh dari DPRD Makassar, maka saya yakin WTP tahun ini akan kita raih kembali," ujar Moh Ramdhan Pomanto di Makassar, Selasa.

Ia mengatakan, beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar yakni dengan melakukan pembinaan terhadap perencanaan keuangan daerah serta pendampingan belanja daerah pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Danny Pomanto menyatakan, di masa kepemimpinannya pada periode pertamanya, opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah diraihnya, namun setelah dua tahun pemerintahan dijalankan oleh penjabat kepala daerah, Pemkot Makassar absen dalam penghargaan tersebut.

Karena itu, dirinya bersama wakilnya Fatmawati Rusdi bertekad menjadikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 sebagai modal meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan.

"Kita sudah terima LHP atas LKPD Makassar tahun 2020 yang oleh BPK meraih Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ini kemunduran karena kita sudah pernah raih WTP," ujar Moh Ramadhan Pomanto.

Penyerahan LHP LKPD tahun 2020 oleh BPK RI Provinsi Sulsel memberikan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada pemerintah kota dengan berbagai catatan laporan keuangan selama 2020.

Moh Ramdhan Pomanto yang telah menerima LHP LKPD itu berjanji segera mempelajari secara rinci hasil temuan dari BPK RI Provinsi Sulsel tersebut.

"Dua tahun lalu sejak dipergunakan perhitungan accrual basis dalam laporan keuangan daerah tidak boleh diperkenankan itu pinjam meminjam, hal ini sangat primitif sekali, saya heran kenapa muncul di satu tahun ini. Itu tandanya pemerintahan pada saat itu modelnya tidak terkontrol, mestinya semua harus terkontrol," terangnya.