Makassar (ANTARA) - Wali Kota Makassar Moh Ramadhan Pomanto dan Wakil Wali Kota Fatmawati Rusdi bertekad menjadikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 sebagai modal meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan.
"Kita sudah terima LHP atas LKPD Makassar tahun 2020 yang oleh BPK meraih Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ini kemunduran karena kita sudah pernah raih WTP," ujar Moh Ramadhan Pomanto di Makassar, Selasa.
Penyerahan LHP LKPD tahun 2020 oleh BPK RI Provinsi Sulsel memberikan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada pemerintah kota dengan berbagai catatan laporan keuangan selama 2020.
Moh Ramdhan Pomanto yang telah menerima LHP LKPD itu berjanji segera mempelajari secara rinci hasil temuan dari BPK RI Provinsi Sulsel tersebut.
"Dua tahun lalu sejak dipergunakan perhitungan accrual basis dalam laporan keuangan daerah tidak boleh diperkenankan itu pinjam meminjam, hal ini sangat primitif sekali, saya heran kenapa muncul di satu tahun ini. Itu tandanya pemerintahan pada saat itu modelnya tidak terkontrol, mestinya semua harus terkontrol," katanya.
Danny bersama Wakil Wali Kota Fatmawati Rusdi memastikan akan membenahi LHP untuk meraih kembali target WTP.
"Saya bersama Fatmawati Rusdi akan membenahi semuanya agar kita kembali meraih WTP, yang terkait dan terlibat di dalamnya akan kita resetting total, kita akan pelajari semua," tegasnya.
Untuk mewujudkan itu, dia mengingatkan kepada semua jajarannya agar menjalankan prinsip pemerintahan berdasarkan tiga tolak ukur untuk bebas dari indikasi korupsi.
"Jelas sekali sudah saya terangkan ada tiga ukuran bebas indikasi terhadap korupsi yaitu jujur LHP KPK, bebas LHP BPK dan bebas LHP dari Inspektorat," katanya.
Berita Terkait
Pemprov Sulsel serahkan LKPD 2023 tepat waktu
Minggu, 31 Maret 2024 13:24 Wib
Pemprov Sulsel serahkan LKPD 2022 Unaudited kepada BPK
Sabtu, 25 Maret 2023 17:37 Wib
Pemkot Makassar jadi pemda pertama serahkan LKPD 2022 kepada BPK RI Sulsel
Sabtu, 11 Maret 2023 5:29 Wib
ACC Sulawesi mendukung KPK tuntaskan kasus suap LKPD Sulsel
Sabtu, 5 November 2022 16:59 Wib
KPK memeriksa 11 saksi guna mendalami temuan pemeriksaan LKPD Sulsel
Jumat, 4 November 2022 13:30 Wib
KPK mendalami hasil pemeriksaan LKPD Sulsel TA 2020 diduga dikondisikan
Rabu, 19 Oktober 2022 17:13 Wib
Bupati Pangkep : Capaian opini WTP kerjasama semua elemen pemerintah
Minggu, 22 Mei 2022 20:35 Wib
Gubernur berharap Sulbar pertahankan opini WTP pada LKPD 2021
Jumat, 25 Maret 2022 15:43 Wib