Makassar (ANTARA) - Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau (MYL) mengatakan capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2021 yang diraih Pemkab Pangkep merupakan kerjasama dari semua elemen pemerintah.
"WTP ini berkat kerjasama yang baik dari semua elemen pemerintah dengan target tujuan dapat membuat birokrasi yang baik dalam pelayanan terhadap masyarakat, namun tidak melupakan administrasi keuangan yang harus baik pula," Bupati MYL dalam keterangannya diterima di Makassar, Minggu (22/5).
Capaian Opini WTP yang diraih Pemkab Pangkep merupakan yang ke-11 dan 10 kali berturut-turut yakni mulai 2005 dan 2012 hingga 2021.
MYL menambahkan meskipun meraih opini WTP tidak menjamin suatu daerah sudah sempurna, akan tetapi tetap ada masalah yang harus diselesaikan.
"Maka dari itu diikatakan opini, karena secara keseluruhan walaupun tidak sempurna Pangkep bisa menyajikan data-data dalam pengelolaan keuangannya," katanya.
Terkait sejumlah catatan oleh BPK, MYL berjanji bersama timnya akan segera menyelesaikannya.
Opini WTP kepada Pemkab Pangkep diserahkan Kepala BPK Perwakilan Sulsel Paula Henry Simatupang kepada Wakil Bupati Pangkep Syahban Sammana di Kantor BPKP Sulsel, Jumat (20/5).
"Hari ini kita hadiri penyerahan opini hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK. Opini WTP ini yang ke 11, dan 10 kali berturut-turut. Ini merupakan penghargaan dan pengakuan dari BPK atas prestasi," ujar Syahban Sammana usai menerima LHP LKPD.
Atas capaian WTP ke 11 ini kata Syahban, pihaknya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras khususnya DPRD dan organisasi perangkat daerah (OPD).
Sedangkan, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Pangkep Asri mengatakan keberhasilan Pangkep meraih WTP ke 11 ini tak luput dari perhatian lebih pimpinan OPD, arahan Bupati dan wakil bupati serta kerjasama dengan pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
“Ini penghargaan ke-11, dan 10 diantaranya kita raih secara berturut-turut. WTP adalah kewajiban Pemda untuk meraihnya, tetapi sekaligus menjadi prestasi tersendiri bagi yang mendapatkannya,” ujar Asri.
Dia menambahkan, adapun catatan-catatan dari BPK akan segera ditindaklanjuti demi mempertahankan WTP kedepan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Penerimaan LHP LKPD, Syahban didampingi oleh wakil ketua DPRD Pangkep Sofyan Razak, sekretaris daerah (sekda) Pangkep Hj Suriani, Asisten III Pemkab Pangkep Risnawaty Sakkirang, Kepala BKAD Pangkep Asri, Kadis Kominfo SP Syamsurya Syam dan sejumlah staf BKAD.(*/Inf)
Berita Terkait
326 JCH Pangkep ikuti bimbingan manasik haji
Selasa, 23 April 2024 21:49 Wib
Wabup Pangkep sidak sejumlah OPD pascalibur Lebaran 1445 H
Rabu, 17 April 2024 20:36 Wib
Bupati Pangkep ingatkan orang tua perhatikan asupan gizi anak
Jumat, 12 April 2024 21:53 Wib
Bupati MYL : Buka puasa bersama untuk membangun silaturahmi
Jumat, 5 April 2024 21:55 Wib
Pansus DPRD Sulsel membahas Ranperda Terumbu Karang di Pangkep
Jumat, 5 April 2024 1:57 Wib
Bupati Pangkep pantau kebutuhan pokok di Pasar Bonto-Bonto
Kamis, 4 April 2024 15:31 Wib
Pemkab Pangkep sosialisasi penerapan tanda tangan elektronik
Senin, 25 Maret 2024 22:10 Wib
Maros Pangkep Unesco Global Geopark diusulkan menjadi KEK pariwisata
Jumat, 22 Maret 2024 3:06 Wib